JAKARTA, MAJALAHGAHARU.COM — Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta 18/4/17 menggelar diskusi tentang kedaulatan Maritim mengevalusi dampak moratorium kapal terhadap kebijakkan ketahanan industri perikanan nasional. Marthin Philip Sinurat Ketua PP GMKI menjelaskan tentang diskusi tersebut . “Sebenarnya kita ini kan Negara maritim, salah satunya juga bagaimana menjadikan nelayan itu sebagai tuan rumah, benar-benar bisa (menjadikan) laut itu sebagai tempatnya penghasilan. Nah ketika ada dampak seperti itu harus kita tanyakan juga ke pemerintah, apakah benar-benar poros maritim ini ditujukan yang paling utama itu kepada rakyat, atau justru kepada para investor dari luar?” terang Sahat. Bertempat di Lembaga Alkitab (LAI) Salemba.
Lebih lanjut Sahat Sinurat, mengatakan bahwa seminar ini merupakan sebuah kegiatan lanjutan dari simposium Kedaulatan Agraria dan Maritim yang terlebih dahulu diadakan oleh GMKI di Bengkulu, kurang dari dua minggu lalu. Simposium GMKI ketika itu bertemakan “Rakyat Berdaulat atas Tanah dan Air Indonesia”.
Jakarta- Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau yang membentang mulai dari Sabang hingga Merauke. Dengan dua pertiga luas wilayah yang terdiri dari perairan, Indonesia menyimpan segudang manfaat hasil laut yang memiliki nilai ekonomis. Namun pengelolaan hasil maritim Indonesia dan sejumlah regulasi pemerintah di bidang kemaritiman dinilai turut memberikan dampak negatif, terutama bagi industri perikanan lokal. Demi membedah sejumlah permasalahan di sektor kemaritiman Indonesia,
“Salah satu yang kita bahas di sana adalah kondisi dampak yang diakibatkan beberapa kebijakan pemerintah di bidang maritim, termasuk di bidang kelautan dan perikanan. Ada memang beberapa kebijakan yang baik, tetapi memang kita melihat ada beberapa hal yang perlu dievaluasi salah satunya moratorium kapal, sehingga setelah simposium itu kita mengadakan diskusi publik tentang bagaimana mengevaluasi dampak dari kebijakan moratorium ini terhadap ketahanan industri perikanan nasional.
Sahat menambahkan, dari diskusi tersebut publik dapat melihat sisi lain dari dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia saat ini, Susi Pujiastuti. Ditengah tingginya apresiasi masyarakat terhadap kinerja Susi, lebih lanjut Sahat mengatakan, masih terdapat sejumlah persoalan yang dampaknya sangat dirasakan oleh nelayan lokal.
“Seperti masalah cangkrang dan moratorium kapal yang dampaknya itu benar-benar dirasakan oleh nelayan dan tenaga kerja di bidang perikanan. Nah ini yang kita harapkan ke depan Menteri Susi itu bisa lebih terbuka menerima masukan-masukan karena tidak semua kebijakan itu pastinya baik, pastinya harus membuka ruang untuk berdiskusi dengan masyarakat, dengan rakyat, sehingga alat produksi khususnya dalam hal perikanan ini dapat didekatkan kembali kepada rakyat,” tutur Sahat lebih lanjut.
Ketika ditanya soal dampak moratorium yang berimbas kepada hilangnya mata pencaharian nelayan lokal, Sahat berujar bahwa dengan adanya upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan nasib nelayan Indonesia itu sendiri.
Diskusi publik Kedaulatan Maritim yang diselenggarakan oleh PP GMKI turut menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Ketua Asosiasi Unit Pengolahan Ikan wilayah Bitung, Sulawesi Utara, Basmi Said; Direktur Pemberitaan MNC, Arya Sinulingga; peneliti Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim; dan koordinator Poros Maritim Watch, Herbeth Marpaung
