JAKARTA Bertempat di hotel Western Cawang, Jakarta Timur Sabtu 20/5/17 Perkumpulan Sinior GMKI menggelar diskusi publik dengan tema penyamaan persepsi masalah kebangsaan saat ini. Hal itu dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional sekalisgu menggelar rakornas PNPS GMKI.
Dalam diskusi publik yang dibagi dua sesi tersebut sesi pertama menamampilkan narasumber antara lain Kombes Pol Raden Prabowo Argo (Kabidhumas Polda Metro Jaya), Dr Timotius Harsono (Lemhanas) dan Albertus Patty (Ketua PGI) dipandu Mamberob Yeshepus Rumakiek anggota DPD RI asal Papua Barat sebagai moderator. Menurut Sahat Sinaga ketua panitia Rakornas bahwa sesi pertama menampilkan kebhinnekaan yang ada, Jawa, China, Papua dan Ambon.
Menanggapi masalah dan situasi kebangsaan terutama di ibukota belakangan ini, Kombes Pol Argo mengungkapkan bahwa untuk pengamanan dari aksi demonstrasi dan biaya penjagaan pengadilan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tentunya energi dan dana habis hanya untuk pengamanan.
“Saat ini setidaknya butuh biaya 200 miliar sebulan hanya untu biaya pengamanan. Bayangkan untuk satu sidang Ahok saja butuh biaya pengamanan 200 juta. Demikian juga demo 212 dan lainnya memakan biaya mahal,” kata Kabidhumas Polda Metrojaya yang menyayangkan biaya keluar sia-sia.
Pada kesempatan itu, Argo juga menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan polda selama ini merupakan realis atau kenyataan berdasarkan fakta dan bukti yang ada.
“Meski kami sering dimusuhin, semua berdasarkan fakta dan bukti. Omongan saya banyak diplintir di medsos,” tuturnya.
Pembicara kedua, Dr Timotius Harsono menyoroti geostrategi Indonesia yang memiliki tujuan dan cita-cita. Menurutnya tujuan kemerdekaan sudah dicapai tetapi cita-cita akan terus ada sepenjang Indonesia ada.
“Mayoritas daerah kita masih minus, tidak ada pemerataan pembangunan. Masalah lain, yang sering menjadi masalah yakni terbatasnya pasar,” paparnya ahli dari Lemhanas ini.
Sementara pembicara berikutnya Pdt. Dr Albertus Patty menyoroti dua masalah yakni masalah ideologi dan kemiskinan. Dua hal yang menurut Presiden Jokowi bahwa permasalahan bangsa adalah diakibatkan kesenjangan ekonomi dan radikalisme.
“Saya kira radikalisme sendiri terbagi dua, pertama akibat kapitalisme. Jadi belum tentu agama. Agama sering berkolabrasi dengan ekonomi,” tegasnya. Yang kedua, kata Albertus Patty, radikalisme tidak selalu anti negara. Karena ada “alat” oknum negara turut mendirikan. Albertus Patty sekarang terjadi polarisasi. Dari yang disebut china Kristen yang kaya versus pribumi miskin. Ada Islam versua Kristen. Bahkan ada pendukung Ahok dan pendukung Jokowi.
Dengan semua ini, kata Albertus Patty yang rugi kita semua. Civil Society yang melemah. “Pemenanghnya pelaku oligarki ekonomi dan politik,” kritiknya. Untuk melawan berita hoax Albertus mengusulkan perlunya Cyber Army.
Sedangkan sesi kedua menampilkan dua narasumber pertama Dr Yudi Latif dan Pdt Dr Martin Sinaga yang di pandu Woro. Yudhi Latif yang di gadang menjadi ketua tim Pancasila ini. Mengatakan bahwa kesejahteraan belum tentu juga membuat kesatuan makin kuat. Contohnya Malaysia ketikan memberikan kemudahan bagi masyarakat Melayu nyatanya kerenggangan sosial itu masih terjadi sekalipun memang kaum Melayu banyak mengalami kenaikan secara ekonomi. Memasuki acara rakornas ketua umum PNPS Bernard Nainggolan mencoba menjelaskan bahwa keberadaan PNPS ini bukan ingin mengambil peran GMKI tetapi lebih mensupport adik-adik GMKI. Jadi jangan sampai ada pandangan lain yang mengatakan keberadaan PNPS GMKI ini masih ingin menguasai PP GMKI, itu sama sekali tidak, tukasnya.
