Jakarta, majalahgaharu.com – Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) selama 2 (dua) hari (07-08/08) mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di MDC Hall, Wisma 76 Slipi, Jakarta Barat. Selain Rapimnas, kegiatan dirangkai bersamaan dengan perayaan HUT PGLII ke 47 tahun.
Rapimnas PGLII dibuka oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si. didampingi oleh Ketua Umum PGLII Dr. Ronny Mandang M.Th. Selanjutnya Thomas Pentury menyampaikan pesan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentang kehidupan bergereja dalam mendukung toleransi. Pesan ini disampaikan Thomas Pentury mewakili Menag membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), di Jakarta, Selasa (07/08).
Dalam kata sambutan Menteri Agama yang disampaikan Dirjen Bimas Kristen Thomas Pentury, disebutkan tiga sikap gereja yang perlu ditumbuhkembangkan dalam merawat toleransi. Sikap pertama yang perlu dikembangkan menurut Menag adalah sikap gereja untuk mendukung terciptanya kerukunan dan persaudaraan sejati dalam kebersamaan dengan agama dan kepercayaan. Kedua, gereja perlu menumbuhkembangkan sikap menghargai agama dan kepercayaan lain sebagai ungkapan toleransinya. “Ketiga, gereja perlu membangun kebersamaan dan sikap terbuka terhadap agama dan kepercayaan lain melalui dialog,” ucap Dirjen pada kegiatan yang juga bertepatan dengan HUT PGLII ke-47.
Tak lupa Dirjen juga menyampaikan pesan kepada para tokoh agama dan umat Kristiani. Pemerintah mengharapkan insan Kristiani dapat menjadi pelopor pemersatu bangsa. Tak hanya itu, Thomas Pentury yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Pattimura juga menyampaikan harapan bahwa umat Kristiani dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. “Caranya dengan mendukung lewat doa dan partisipasi aktif berbagai kebijakan dan program pemerintah,” jelas Thomas.
Menteri Agama juga menyampaikan bahwa moderasi dan kerukunan antar umat beragama harus terus dilakukan. Caranya dengan memperkuat konsensus berbentuk aturan dan etika bersama dalam mewujudkan kerukunan internal dan antar umat beragama. Para pemimpin umat beragama perlu membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. [RA]
