Jakarta, majalahgaharu.com Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tranparansi Internasional, Indeks Perspektif Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2015 berada di peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei, Indonesia mendapatkan score 36, masih jauh dibawah rata-rata global yakni 43. Tahun 2016 IPK Indonesia turun dua peringkat ke peringkat 90 dari 176 negara namun naik 1 poin menjadi 37. Pada 2017, IPK Indonesia stagnan di poin 37. Pada 2018 naik menjadi 38. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia berada di posisi 4 dibawah Singapura (82), Brunai Darusalam (62), dan Malaysia (42). Demikian press release ini majalahgaharu.com Tebet, Jakarta Pusat, 12 Juli 2019 dari Dodi Lapihu Direktur Eksekutif Institute for Action Against Corruption (IAAC)
Lebih lanjut dalam release tersebut Dodi mengatakan bahwa Data TI diatas memang bukan satu-satunya acuan dalam menilai perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia, namun dari data diatas menunjukan bahwa arah pemberantasan korupsi sudah berada pada jalur yang tepat.
Kami mengapresiasi kinerja KPK terlepas dari segala macam usaha pelemahan KPK yang terjadi dari dalam maupun luar. KPK harus tetap didukung kerena KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.
Adapun beberapa catatan antara lain :
Pertama, KPK dirasa perlu meningkatkan sinergitas dalam melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi. Dengan spirit yang sama serta roadmap pemberantasan korupsi yang terpadu diharapkan mampu mendorong akselerasi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kedua, KPK diharapkan mampu mendukung perbaikan sistem secara konsisten dengan sehingga menutup ruang abu-abu yang berpotensi menjadi tempat terjadinya tindakan korupsi. Hal ini dipandang perlu demi terwujudnya Tatakelola yang bersih (Good and Clean Governance).
Ketiga, Rakyat Indonesia masih percaya terhadap KPK ditengah-tengah upaya pelemahan KPK dari dalam dan luar KPK. Isu-isu murahan yang bertebaran merupakan upaya nyata dalam mengganggu kinerja KPK. Kami memberikan kepercayaan penuh kepada KPK yang merupakan anak kandung reformasi dan ujung tombak pemberantasan korupsi.
Keempat, Mengajak semua pihak mendukung proses pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ditengah-tengah upaya yang melemahkan KPK. Upaya-upaya pelemahan tersebut sangat nampak dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
Kelima, Pada fokus pencegahan, perlu dilihat secara serius bagaimana KPK menjangkau generasi milenial melalui jejaring komunitas. Generasi milenial adalah generasi native teknologi sehingga penyebaran nilai dan semangat anti korupsi dapat dilakukan dengan cepat dengan memanfaatkan berbagai media dan teknologi yang ada. Selain itu dengan bersinergi dengan komunitas-komunitas milenial, KPK dimampukan melakukan edukasi dan kampanye anti korupsi dengan pendekatan yang lebih kreatif dan interdisipliner.
Keenam, Masih banyaknya tangkap tangan dan kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi menunjukan parpol belum serius melakukan pendidikan politik yang bersih. Partai politik cenderung menghabiskan energi pada politik elektoral. Oleh karena itu kami menyerukan agar kader-kader partai politik yang berhasil memenangkan kontestasi elektoral dapat mengemban jabatan politik dengan penuh integritas.
Ketujuh, Demi mendorong kinerja KPK yang lebih progresif, kami akan mengawal seluruh proses seleksi Capim KPK. sedangkan point ke delapan kami menyerukan Panitia Seleksi Capim KPK agar transparan dan kredibel dalam setiap tahapan seleksi.
