Jakarta, majalahgaharu.com Pelantikan presiden Joko Widodo dan wakil presiden KH Mahruf Amin tinggal menghitung jam. Persiapan pelantikan sudah dipersiapkan sedemikian rupa, seperti penjagaan keamanan disekitar Senayan dan Istana dijaga ketat. Tetapi suasana tetap kondusif. Pdt. Dr. Joshua B Tewuh ketua umum Cristian Wacth ketika ditemui Sabtu 19/10/19 menyikapi serta harapannya akan jalanan pelantikan presiden yang berlangsung di hari Ahad.
Pdt. Joshua menilai bahwa sosok Pak Jokowi presiden Republik Indonesia seorang yang bijaksana dan satu pihak presiden tahu persis tentang kondisi jelang pelantikan. Laporan intelejen tentang bagaimana kondisi keamanan yang terjadi, namun presiden tetap menampilkan ketenangan yang luar biasa sehingga tidak membuat masyarakat resah.
Menanggapi acara pelantikan Joshua menegaskan masyarakat tak perlu rame-rame ataupun euphoria yang berlebihan tetapi tetap sederhana, presiden tahu kalau ada ancaman yang serius yang ditimbulkan dari kaum radikal dan terrorism. Tentu tegas Joshua yang didampingi wakil ketua Cristian Wacth Maslina boru Nababan dan ketua Cristian Wacth Banten Pdt. Hani Rompis yang didampingi isteri tercinta. Bahwa berita ini valid karena berasal dari securitas negara, POLRI dan TNI.
Pelantikan yang rencana diselenggarakan di gedung bundar Senayan pukul 14.00 WIB ini bertepatan dengan hari Minggu di mana umat Kristen melaksanakan ibadah, untuk itu Joshua menghimbau agar umat Krsiten selesai ibadah langsung pulang ke rumah, hindari kumpul -kumpul. Mengapa, selama ini gereja selalu menjadi target kaum radikal sebagai sasaran dalam menganggu keamanan. Makanya Joshua memberikan apresiasi kepada polri yang memberikan status siaga satu bagi gereja.
Sekali lagi gereja harus mewaspadai selama pelantikan presiden ini dilaksanakan. Selain itu peningkatan kewaspadaan harus dilakukan di perumahan-perumahan maupun apartemen-apartemen. Sebagai umat Tuhan Joshua mengajak umat Kristen untuk berdoa agar pelantikan berjalan lancar terhindar dari gangguan, sehingga presiden langsung bekerja beserta kabinetnya.
“Saya berharap sesuai janjinya dalam periode kedua ini bekerja secara all out termasuk didalamnya karena tak memiliki interest apa-apa ataupun beban dalam periode kedua ini”, ujar gembala sidang GBI Apartemen Kalibata City ini.
Di periode ke dua ini Jokowi bisa lebih tegas dan lebih keras dan keberpihakan pada rakyat itu lebih nyata, karena tak takut resiko ke depan itu seperti apa. Karena rakyat mendukungnya luar biasa. Kemudian gerakan menjaga dan mengawal kekristenan ini Pak Jokowi lebih tegas jangan seperti yang lalu, seperti penyelesaian masalah-masalah gereja yang berlarut kayak GKI Yasmin Bogor.
“Pak Jokowi jangan ragu lagi untuk tegas dalam penyelesaian masalah-masalah gereja yang sudah mendapatkan ketetapkan hukum namun masih tersandera dengan kepentingan sehingga tak rampung dalam perijinan dan pendirian gereja”, tegasnya.
“Presiden atau pemerintah tak boleh kalah dengan tekanan masa apalagi tekanan dari kaum radicalism”, tegas salah satu ketua BMPTKKI ini. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya dalam tanda kutip, gaya pak Harto kadang perlu juga dilakukan untuk menghadapi kaum radikal ini. Dalam ajaran Kristen kadang pemerintah harus menjalankan dengan tangan besi artinya harus keras dan tegas bagi orang yang sengaja menganggu keamanan dan pelaku kejahatan.
Dengan demikian masyarakat merasa aman dan bisa hidup damai dan rukun. Kalau pemerintah tak tegas jadi ngeri menghadapi kaum radikal ini. Untuk itu Joshua berharap kaum pemikir dan cendikiawan Kristen agar dilibatkan Presiden diajak bicara masalah bangsa ini. “jangan yang diajak bicara hanya dari pemimpin-pemimpin agama tertentu saja, tetapi semua stoke holder harus diajak bicara”, terangnya berharap.
Karena banyak peikir-pemikir Kristen yang mampu memberikan kontribusi dan idenya untuk membangun bangsa ini. Siapapun tokoh-tokoh Kristen selain berani harus memiliki kejujuran dan keberanian.
Berbicara penegakan hukum pak Jokowi harus berani menempatkan orang pinter berani dan jujur. Karena banyak orang pintar tetapi tidak berani inilah yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih penegak hukum ke depan.
