Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

Ayo Bagikan:

Jakarta, Majalahgaharu.com- Dalam pidato pelantikan sebagai Presiden RI periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak lagi berpendapatan menengah, tetapi menjadi bagian dari negara maju pada tahun 2045. Untuk mencapai cita-cita tersebut, selama lima tahun ke depan, Presiden Jokowi memiliki beberapa program utama diantaranya: pembangunan Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, deregulasi, debirokrasi, dan transformasi ekonomi.

Lima program prioritas tersebut patut mendapatkan apresiasi. Sebagai bentuk apresiasi ALPHA-I sebagai Asosiasi Penerima Beasiswa Amerika-Indonesia, menghimpun rekomendasi kebijakan dari para alumni yang pernah belajar di universitas yang ada di Amerika.

Setidaknya terdapat enam topik utama yang menjadi perhatian para alumni Amerika yang perlu diperbaiki selama pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan. Pertama, mengenai kebijakan ekonomi dan kesehatan. Dalam aspek ini, Risyaf Fahreza sebagai alumni Departemen Ekonomi Eastern Michigan University menyoroti kerugian ekonomi yang disebabkan oleh penyakit katastropik.

Ia mengutip studi dari Harvard School of Public Health dan World Economic Forum pada tahun 2011 bahwa setiap tahunnya kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penyakit katastropik adalah sebanyak US$ 500 miliar atau 4 persen dari PDB negara-negara berkembang pada tahun 2010. Di Indonesia penyakit katastropik seperti jantung, gagal ginjal, stroke, telah menghabiskan sekitar 25 hingga 30 persen tiap tahun dari total klaim program JKN sejak pertama diimplementasikan tahun 2014.

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, pemerintah perlu menggerakan program preventif. Diantaranya yang dapat dilakukan ialah lebih meningkatkan promosi pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin.

Selain itu, Felix Wisnu Handoyo sebagai alumni University at Buffalo, State University of New York mengatakan untuk menekan defisit BPJS, pemerintah perlu menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kedua, perlu mempertimbangkan iuran selisih biaya diimplementasikan sebagai tahap selanjutnya. Ketiga, pemerintah harus mulai merancang pembentukan dana abadi kesehatan.

Ryan R. Nugraha sebagai alumni Master of Public Health, John Hopkins University menyingggung pengendalian tembakau melalui optimalisasi cukai rokok. Menurutnya cukai rokok saat ini masih rendah. Jika menurut WHO, cukai rokok yang efektif ialah berkisar di angka 70 persen dari harga eceran tertinggi.

Selain itu, penyakit akibat rokok menghabiskan buaya perawatan setidaknya 13,7 triliun rupiah, yang sebagian besar dibebakan kepada system kesehatan dan asuransi sosial. Untuk itu, Ryan merekomendasikan agar simplifikasi tier cukai rokok mengikuti tier dengan persentase maksimal cukai rokok; menaikkan cukai secara bertahap tiap tahunnya; alokasi cukai rokok untuk menutup beban belanja kesehatan.

Selain terkait dengan kebijakan ekonomi kesehatan, kami juga menyoroti masalah kerusakan lingkungan. Hampir setiap tahun Indonesia mengalami kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Hermudananto sebagai alumni University of Florida, merekomendasikan agar pemerintah perlu menggunakan teknologi penginderaan untuk penyemaian awan dan peningkatan curah hujan secara periodik dengan pesawat tanpa awak.

Rekomendasi lain ialah pembukaan lahan tanpa bakar akan lebih efektif diterapkan jika adanya penegakan hukum yang tegas dan di satu sisi juga adanya pemberian insentif ekonomi kepada masyarakat yang jelas. Salah satu contohnya ialah pemberian insentif kepada desa bebas api.

Dalam aspek penegakan hukum, Testriono yang sedang menyelesaikan s3 Perbandingan dan Administrasi Publik di Departemen Ilmu Politik, Northern Illinois University menyoroti belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM masa lalu. Padahal sewaktu kampanye di periode pertama, Jokowi menjanjikan akan menyelesaikan persoalan HAM masa lalu seperti 98, Semanggai 1 & 2, Talang Sari, dll. Namun, hingga sampai sekarang tidak ada tanda-tanda penyelesaian dari presiden.

Testriono, merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang baru untuk menggantikan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang telah dibatalkan olehMK pada tahun 2006 lalu. Hal ini penting untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu dan menjadi pembelajaran agar hal ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Facebook Comments
Ayo Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *