Jakarta, majalahgaharu.com-Angkatan Muda Protestan Pluralistik (AMPP) menilai rangkaian perayaan Natal di seluruh Indonesia tahun ini berlangsung kondusif dan tanpa gangguan signifikan yang berskala nasional, namun tetap ada catatan yang perlu diperhatikan.
Ketua AMPP Arbie Haman menyampaikan, bahwa kita tidak dapat menafikan fakta sempat adanya polemik pelarangan ibadah Natal di beberapa titik, khususnya di Sumatera Barat.
“Pasca himbauan Mendagri Tito Karnavian, kita pikir pelaksanaan ibadah Natal disana dapat berlangsung dengan mulus”, ujarnya.
“Namun saat kita cek rilis terkini (26/12) dari PUSAKA Foundation Padang, ternyata sempat terdapat kesan intimidasi oleh oknum Satpol PP dan petugas nagari di Kab. Sijunjung, Sumbar terhadap umat Katolik yang hendak melaksanakan misa pada 25/12 sekitar pukul 10”, Arbie menjelaskan.
“Akibatnya misa dilakukan secara singkat tanpa diikuti dengan nyanyian Natal. Jika ini benar terjadi, sungguh memprihatinkan”, tegasnya.
“Tanggal 26/12 malam saya tanya ke Pak Sudarto (PUSAKA) soal siapakah yang menginstruksikan Satpol PP tersebut. Beliau menjawab tidak tahu, namun beliau sampaikan telah merekam kejadian tersebut”, ungkapnya.
“Tolong Pak Mendagri dan Kepolisian segera usut hal ini. Apakah ini ulah oknum, atau instansi. Tolong kesan intimidasi ini dibuktikan apakah benar ada atau tidak, serta diselidiki siapa yang bertanggungjawab di balik pengerahan petugas tersebut jika benar terjadi”, himbau Ketua AMPP.
Ia menyampaikan, “terlepas dari insiden di titik/wilayah tersebut, perayaan Natal secara nasional relatif aman dan tidak ada aksi-aksi intimidasi, teror, ataupun persekusi sejauh pengamatan kami”.
“Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada TNI-Polri, BIN, serta kawan-kawan Banser yang telah berupaya dengan maksimal mengamankan pelaksanaan ibadah Natal di Indonesia”, ucap Arbie Haman.
“Kami memberikan apresiasi teruntuk Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Kepala BIN Budi Gunawan, dan tentunya Panglima Tertinggi Banser Gus Yaqut Cholil, tokoh-tokoh pimpinan yang kami kasihi dan hormati”, tambahnya.
“Tetapi untuk catatan-catatan intoleransi beragama yang masih ada, tetap harus ditindaklanjuti oleh pemerintah”, sambung pria yang juga pegiat kerukunan lintas agama ini.
Arbie Haman menegaskan, “soal hak untuk beribadah, jangan bicara angka dan persentase. Walaupun hanya 5-10 orang maupun seratus, saat sudah bicara hak beribadah, negara harus menjamin dan memenuhi sepenuhnya kebebasan beribadah berjemaah tanpa memandang jumlah, selama tidak bertentangan dengan Pancasila”.
“AMPP akan terus mengawal isu toleransi beragama. Ini bentuk kecintaan kami kepada tanah air, Nusantara kita”, imbuhnya
“AMPP siap untuk terus sinergi dengan TNI-Polri dan Banser dalam membumikan toleransi beragama. Selama 2019 ini kita telah beberapa kali melakukan giat sosial bersama di Jakarta”, tandasnya.
“Kalau dengan BIN kita belum pernah giat sosial bersama, karena BIN itu tupoksinya kan tersendiri. Mungkin kedepannya bisa kita undang perwakilan BIN sebagai pembicara seminar tentang bahaya radikalisme misalnya jika bersedia”, ucap Ketua AMPP mengakhiri.
Di tempat terpisah dari Sulawesi Utara, Sekretaris AMPP Victor Maleke menambahkan, “dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama”.
“Sangat jelas dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai Norma Fundamental Negara Republik Indonesia yang berisikan Pancasila, dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh yang merupakan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara, memberikan konsep yang jelas dan hakiki mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah”, jelasnya.
Victor mengingatkan, dalam Sila Pertama Pancasila diakui Tuhan YME, yang bermakna kewajiban setiap manusia di Indonesia untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain, karena merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain.
“Walaupun pada faktanya kebebasan dan perlindungan akan hak ini masih cenderung dilanggar oleh segelintir oknum ataupun kelompok-kelompok tertentu dan pada tempat-tempat tertentu”, jelas alumni FH Universitas Sam Ratulangi ini.
“AMPP bersama teman-teman dari berbagai organisasi dan komunitas lintas agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah dan senantiasa mendukung segaligus mengapresiasi segala upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keserasian di tengah masyarakat demi tercapainya tujuan NKRI yang kita cintai ini sebagaimana tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4”, tutup Victor Maleke.
