Pendidikan Diantara Pandemi dan Lompatan Teknologi

Ayo Bagikan:

Jakarta majalahgaharu.com-Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi peradaban dunia akhir-akhir ini, bahkan sektor pendidikan sekalipun merasakan dampak yang sangat besar. Tercatat hingga saat ini terdapat hampir 300 juta siswa di dunia yang terancam proses pemenuhan hak memperoleh pendidikannya (data UNESCO). Banyak negara mulai menghentikan kegiatan tatap muka dalam ruangan yang merupakan aktivitas rutin proses belajar mengajar.

Bagaimana dengan Indonesia? Hingga 1 Mei 2020 penyebaran virus ini di Indonesia masih mengkhawatirkan, terdata 10.551 orang yang terpapar Covid-19 (sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19). Hal ini membuat mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial (physical distancing) untuk mengurangi grafik penyebaran virus ini. Kebijakan pembatasan sosial ini juga dirasakan sektor pendidikan negeri ini.

Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan kebijakan menghentikan proses belajar tatap muka di kelas sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tentu mengancam 45,5 juta peserta didik di Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berdampak terhadap kematangan mereka dimasa yang akan datang.

Kemendikbud telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 yang meniadakan UN dan memindahkan proses belajar mengajar dari ruang kelas ke media daring untuk menjawab ketidakpastian pembelajaran dan mengisi ruang kosong proses belajar mengajar selama pandemi ini. Kebijakan ini tentu telah menghasilkan “kepanikan” bagi stakeholder pendidikan di negeri ini, melihat realitas pendidikan Indonesia yang masih menciptakan disparitas mutu sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah (terkhusus daerah terdepan dan terluar Indonesia).

Ada tiga hal yang menjadi tantangan berat yang harus pemerintah perhatikan dalam menyukseskan kebijakan kelas daring ini. Pertama persoalan penguasaan teknologi, hingga saat ini komposisi tenaga pengajar di Indonesia sebagian besar adalah tenaga pengajar generasi 80-an yang saat masa mereka penggunaan teknologi tidaklah begitu tampak. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi tenaga pengajar, mereka dipaksa untuk meningkatkan kompetensi pemahaman teknologi yang menurut mereka mengalami lompatan jauh bagi mereka.

Hal ini juga terjadi bagi siswa. Perubahan budaya belajar yang sebelumnya tatap muka dan berpindah ke dunia daring tentu menuntut pembiasaan diri, mereka harus mulai membiasakan diri belajar mandiri di rumah dengan media teknologi dan diawasi orang tua, dimana orang tua juga tidak siap menghadapi ini. Hal ini ditambah lagi dengan akses penggunaan teknologi yang tidak memadai di daerah-daerah terluar negeri ini.

Persoalan kedua adalah akses internet, salah satu komponen penting menyukseskan pembelajaran daring adalah tersedianya jaringan internet yang stabil diseantero negeri, ini tentu tugas berat pemerintah. Tidak menjadi rahasia umum lagi bagi kita semua tentang kualitas jaringan internet di negeri ini masih tercipta jurang perbedaan.

Kualitas jaringan internet di perkotaan dengan di desa yang masih berbeda harus segera diatasi pemerintah, Kominfo sebagai pemangku kebijakan harus mampu mengurai persoalan ini dengan cepat. Ketersediaan BTS (Base Transceiver Station) sebagai salah satu cara penguatan jaringan internet. Kominfo dan penyedia provider internet (khususnya Telkom, sebagai provider plat merah) harus mampu menjamin kestabilan jaringan internet untuk mendukung kelas daring ini dengan cara memperkuat jaringan BTS nya diseluruh pelosok negeri.

Persoalan ketiga adalah biaya, dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengakses jaringan internet dalam proses belajar daring ini, rata-rata provider jaringan internet menarif Rp. 10.000/1 GB. Angka ini tentu akan terasa bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Menyediakan quota internet untuk mengakses kelas daring tentulah persoalan tersendiri bagi mereka, disaat mereka harus berpikir keras dalam memenuhi kebutuhan pangan, mereka diperhadapkan dengan menyediakan paket data untuk mendukung proses belajar anak-anak secara daring.

Penggunaan media penyiaran bisa menjadi salah satu solusi, apa yang telah dilakukan TVRI perlu disokong oleh televisi-televisi swasta lainnya. Seluruh stasiun televisi harus mampu menghadirkan satu segmen pembelajaran yang dapat diakses secara gratis dan terjadwal di seluruh pelosok negeri ini. Konten ini tentunya harus bersumber dari Kemendikbud sebagai pengawas mutu pendidikan.

Ketiga hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab bagi pemerintah dalam menjamin kebijakan belajar secara daring terpenuhi. Karena memenuhi kebutuhan pendidikan anak bangsa adalah tugas penting negara, sebab jika ini tidak segera diselesaikan akan menghambat perkembangan kematangan generasi negeri ini dalam menyongsong Indonesia hebat ditahun yang akan datang.

Oleh : Advend Sagala

Facebook Comments
Ayo Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *