Jakarta, majalahgaharu.com-Meresponi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang memberlakukan kembali PSSB total saat ini, August Hamonangan SH,MH anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI melihat bahwa kebijakan tersebut Inkonsisten dalam tidakkan. Di mana waktu PSBB pertama selama 14 hari atau 2 minggu belum dilakukan perketatan yang serius. Artinya belum serius itu masih ada beberapa area seperti di pasar salah satunya di Pasar Minggu,juga terminal Pasar Minggu dan terminal Ragunansebaiknya sopir-sopir yang menunggu penumpang tidak duduk berkerumun masih saja belum pakai masker. Sementara Dishub juga perlu mengawasi lebih ketat pangkalan ojek yang berkerumun di Pasar Minggu karena kalaupun ada memakai masker sekedar ditaruk di dagu ataupun di leher.
Melihat kondisi ini August melihat bahwa belum ada perketatan ketertiban, “Saat itu saya menanyakan langsung ke satpot PP dan penjelasan dari mereka bahwa ada masa-masa pengawasan dengan di bagi beberapa termin, setiap jarak 6 jam baru dilakukan pengetatan dengan cara mereka kembali control atau keliling. Alasannya dikarenakan kekurangan SDM, itu penjelasan satpol PP. Padahal kalau memang diperketat satpot PP ya harus di situ saja tidak usah lagi ke kantor kelurahan’, ujar Augus lugas.
Berangkat dari kondisi penanganan semacam itu, August melihat saat mengambil kebijakan, Gubernur DKI belum ada persiapan yang matang, dan ini selalu berulang. “Mas Gubernur ini lebih banyak menyampaikan statement ketimbang melihat realita di lapangan, sehingga jajaran di bawah belum membuat aturan pelaksanaan seperti menambahkan jam kerja, waktu pengawasan dan sebagainya tetapi Gubenur sudah membuat kebijakan”, ujar anggota dewan dari dapil Jakarta Selatan ini.
Kalau memang harus dilakukan kebijakan PSSB total, jangan dikasih kelonggaran-kelonggaran atau toleransi, sehingga kebijakan tidak seperti sebelumnya yang tak ada penurunan covid19 tetapi malah bertambah terus.
Padahal kalau memang diperketat pertama harus diberlakukan aturan mainnya. “Kalau penegakan aturan saat PSSB pertama dilakukan dengan aturan main ketat, tak perlu lagi perpanjangan PSBB ini, karena yang pertama saja Gubernur tidak serius kok malah diperpanjang”, ujarnya tegas.
Berbicara jajaran di bawah ini kan sifatnya hanya menjalankan perintah, karena semua itu dari gubernur. Kemudian infrastrukturnya gubernur harus benar-benar ngecek kesiapannya, termasuk tempat isolasi mandiri dan sebagainya.
Membawa Jenazah Sekda ke Kantor Gubernur bukti ketidakseriusan mengatasi covid19
Tak ayal akibat kebijakan gubernur DKI menetapkan PSSB total yang dianggap tak tercapai, maka pemerintah pusat ikut mengatasi misalnya PSBB mikro atau istilah lock down hanya di tempat yang benar-benar zona merah atau zona hitam.
Belum lagi kebijakan gubernur saat membawa jenazah sekda DKI ke kantor gubernur, sebagai wakil rakyat dan PSI sendiri sudah menyampaikan kekecewaan dan sekaligus menegor keras. Karena dengan tindakan tersebut bisa dikatakan gubernur tidak serius dalam menanggulangi covid19 ini. Padahal kalau memang gubernur mau memberikan penghormatan terakhir sebagai bentuk persahabatan bisa dilakukan di rumah sakit dan ikut juga menghantar ke pemakaman cukup saja disitu.
Dokter saja yang juga kehilangan orang-orang terbaiknya, ngga keliling ke rumah sakit dengan dalih perpisahan terakhir kok. Jadi ini semata apa yang dilakukan gubernur itu tak serius tetapi hanya sekedar pengin dilihat ada perhatian saja, tetapi tak disertai dengan keseriusan penanganan di lapangan.
Terkait anggaran, August Hamonangan memang memberikan catatan termasuk anggaran penanggulan banjir. Catatan itu berkaitan dengan track record waktu penanganan banjir ketika itu, gubernur melakukan kebijakan acak-acakan.
Jadi kalau anggaran ini buat penanganan banjir harus dipakai untuk penanggulan banjir, dengan melalui kajian yang benar dan penempatan yang benar, menurut data yang muthakir, bagaimana mengatasi banjir, pembangunan tanggul dan pengerukan sungai dan cara-cara pencegahan. Karena hingga saat ini belum ada tindakan yang menunjukan ke arah itu. Kalaupun ada pengerukan sepertinya hanya inisiatif warga bukan dari pemda.
Sebagai anggota dewan melihat kinerja gubernur DKI, memberikan warning yang cukup keras karena dengan evaluasi yang belum pernah ada disampaikan ke anggota dewan, kemudian pertanggungjawaban kemarin itu sebelum corona 2019, tetapi kita ingatkan yang pemakaian anggaran 2020 ini akan dipertanggungjawabkan dengan terbuka di tahun depan. Gubernur harus transparan bila perlu dari jajaran yang terlibat dalam penanganan covid19 ini, kita sudah menyampaikan apa saja yang dilakukan seperti cara pemakaian APBD maupun anggaran untuk penanganan corona.
“Jangan lagi nanti sudah dijalankan tetapi kesiapannya belum ada, di mana warga belum siap menghadapi penanganan banjir, maka untuk tahun ini harus benar-benar serius”, tandasnya.
Mengenai fasiltas rumah sakit di Jakarta terkait wisma atlit mengenai menumpuknya ambulance, memang ada kebijakan jalur masuknya ambulance hanya satu jalur, sehingga kalau di dalam banyak mobil parkir akan berakibat menumpuk jadi ngetem.
Kemudian tentang padatnya rumah sakit terutama RSUD, August melihat ada salah satu RSUD di Pasar Minggu memang penuh, artinya penuh kalaupun sisa hanya dua atau tiga tempat tidur. Memang sebetulnya menghadapi kondisi ini harusnya sudah diperhatikan, jadi kembali lagi yang dimaksud penuh itu tempat tidurnya sudah tak ada lagi.
Kalaupun dibuat semacam inovasi, tempat tidurnya bisa ditambahkan, karena ada ruang-ruang yang sebetulnya bisa dipakai untuk penampungan pasien. Tentunya bukan sebanyak daya tampung awal, misalnya dari awal daya tampung 50 tetapi masih ada space yang masih bisa di siapkan. Jadi penuh itu lebih pada kesiapan tempat tidur bukan ruang.
Dengan kinerja dan ebijakan pemerintah daerah DKI, menurut Augus di mata masyarakat menimbulkan kekurang percayaan atau keyakinan atas kebijakan yang disampaikan gubernur. Terutama masyarakat yang berkaitan dengan usaha seperti rumah makan, restoran dan mall semua pada kecewa dan merasa kebijakan itu inkonsisten atau acak-acakan.
Karena kita sudah melewati masa-masa memuncak dan kristisnya dan sudah dijalankan perekonomian dan presiden juga memerintahkan yang sama sepanjang menerapkan protokol kesehatan bisa dibuka sektor-sektor ekonomi.
Tetapi dengan penerapan PSBB total ini membuat perekonomian macet lagi salah satunya restoran walaupun bisa di buka hanya take a way , dengan take a way ini mengurangi konsumen. Karena konsumen merasa nyaman dan di servis kalau makan di tempat. Keputusan ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Padahal selama ini perekonomian sudah mulai tumbuh namun dengan kebijakan ini jadi terhambat
Kemudian bicara harapan ke depan Augus, untuk Pemda dalam hal ini Gubernur punya kewenangan punya kebijakan. Saat ini anggota dewan sedang membahas Kerda penanganan covid19 yang inisiatifnya dari eksekutif yakni Pimprod DKI.
Berikan waktu anggota dewan 2 atau 3 minggu agar Kerda ini benar-benar optimal sebagai wadah yang bisa menampung aspirasi warga DKI Jakarta untuk menuntaskan atau setidaknya untuk menahan laju atau sekaligus menuntaskan wabah corona. Jangan ada dulu kebijakan yang inkonsisten atau asal-asalan dari Gubernur. Berikan waktu agar Kerda itu jadi dulu.
Karena Kerda inilah yang nanti senjata yang ampuh atau pamungkas untuk bisa menjadi amanat kita semua bagaimana penerapan protokol kesehatan atau kebijakan-kebijakan gubernur maupun jajaran seperti satpol PP, tenaga kesehatan di dalam menanggulangi wabah corona.
Sedangkan kepada warga masyarakat DKI, Augus berpesan tetap semangat apalagi kebetulan memperingati hari kesaktian Pancasila, hendnknya nilai-nilai Pancasila kita galakkan dan terapkan lagi terutama nilai kemanusiaan dan keadilan. Jangan sampai mengganggu kerukunan umat beragama terutama teman-teman yang menjalankan ibadah di rumah, sesuai protokol kesehatan. Jangan dianggap sebagai cara-cara sebagai tempat ibadah yang baru. Padahal itu ibadah di rumah karena tempat ibadah belum diperbolehkan, pungkasnya.
Perpedomana dengan nilai-nilai Pancasila mari kita bersama menerapkannnya dalam kehidupan seseharu terutama saat pandemic ini, tuntas. Yus
