JAKARTA, majalahgaharu.cpm- : Pemuda Lintas Agama yang diwakili Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pemuda Muhammadiyah, Peradah, Gemabudhi, Gerakan Mahasiswa Mathla’ul Anwar, Gemaku, dan Gemapakti sepakat bahwa Indonesia dikasih Tuhan kekayaan sebagai negara majemuk.
“Negara Indonesia telah dikaruniakan Tuhan kekayaan masyarakat yang majemuk yakni agama dan kepercayaan; ribuan suku dan adat istiadat; ribuan bahasa dan ras. Kebhinekaan ini harus terus dilindungi dan dipelihara oleh Pemerintah dan Negara demi menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal sosial Indonesia Maju 2045,” kata Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik, dalam keterangan persnya, Selasa (30/12/2020).
Hadir Ketua MPO DPP GAMKI Michael Wattimena dan Ester Telambanua, dan jajaran DPP GAMKI.
Dalam keterangan pers Lintas agama disepakati Ketua Umun PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Ketua Umum PP Pemuda Katolik Karolin Margaret, Ketua Umum DPN Peradah I Gede Ariawan, Ketua Umum DPP Gemabudhi, Ketua Umum DPP GEMA Manhla’ul Anwar.
Serta Ketua Umum PP Gemaku Kris Tan, Ketua Umum DPP dan Gemapakti Asmat Susanto.
“Namun, dalam keberjalanan kita di tahun 2020 ini, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional dari dampak Pandemi COVID-19, persoalan intoleransi, permasalahan radikalisme, terorisme, kekerasan HAM, serta berbagai tantangan internal dan eksternal lainnya,” ujar Sekretarus Umum DPP GAMKI Sahat MP Sinurat dalam pembacaan keterangan pers, di gedung Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2020).
Selanjutnya, sebanyak sembilan poin dibacakan masing-masing Ormas Pemuda Lintas Agama. Poin pertama, Willem mengatakan,
Negara harus berdiri di atas semua agama, kepercayaan, suku, dan golongan. Semua Kementerian dan Lembaga berkewajiban untuk memberikan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis, dan golongan, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD 1945.
“Meminta dan mendukung Pemerintah untuk melindungi pemenuhan hak kebebasan rakyat Indonesia dalam memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mendukung Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia dan menindak tegas orang ataupun kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi kepada sesama warga negara Indonesia,” tukas Wandik.
Di tempat yang sama, Ahmad Nawawi mengemukakan, mendorong Pemerintah untuk tetap fokus membangun budaya toleransi terutama pada proses pendidikan agama di Indonesia dengan mengedepankan nilai – nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam proses pembelajaran berdasarkan Perpres No.87 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Karakter.
“Sehingga terbentuk karakter generasi muda yang berbudi pekerti luhur sesuai warisan budaya Indonesia,”jelas Ahmad.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Pemuda Katolik Christoper Nugroho meminta dan mendukung Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penanganan Pandemi Covid-19, baik dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan memberikan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat berdasarkan skala prioritas, serta melakukan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
“Meminta dan mendukung Presiden untuk menegaskan kepada setiap Kementerian dan Lembaga terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional serta menindak tegas setiap penyelewengan anggaran ataupun kebijakan yang dilakukan oleh oknum pejabat,”ujarnya.
Poin keenam dibacakan Asmat Suaanto, dia meminta dan mendukung Pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi pariwisata Indonesia yang sedang menurun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, serta mengembangkan pariwisata Indonesia dengan berdasarkan pada budaya dan kearifan masyarakat lokal.
Juga Asmat mendorong Pemerintah untuk menghadirkan suasana damai di bumi pertiwi dengan mengusut tuntas secara adil berbagai tindak kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah pada tahun 2020 ini, seperti di Papua, Sigi, Jakarta, dan wilayah lainnya di Indonesia sehingga kepercayaan masyarakat dan persatuan bangsa dapat tetap terjaga.
Ketua MPO Michael Wattimena membacakan, meminta dan mendukung Pemerintah untuk sesegera mungkin mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah mengorbankan dan menelantarkan warga sipil di tanah Papua dengan menarik pasukan militer non organik yang telah dikirim ke Tanah Papua serta menyelesaikan konflik di tanah Papua dengan mengedepankan pendekatan “local wisdom” sesuai semangat Otonomi Khusus Tanah Papua (Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001).
“Meminta TNI dan Polri yang mendapatkan penugasan ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk terlebih dahulu mendapat pembekalan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat sehingga memiliki pemahaman tentang kondisi sosial budaya masyarakat Papua,” ujar Michael. (Ralian)
