Kamaruddin Simanjuntak Ketum PDRIS Di Usianya Ke 76 Tahun RI Perbedaan Masih Sebagai Alat Provokasi

Ayo Bagikan:

Majalahgaharu-Jakarta Berbicara HUT RI dalam kondisi saat ini terang Kamaruddin Simanjuntak Ketua Umum Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PDRIS), khususnya di tengah pandemic covid -19. Menurut ayah lima anak  ini,  sebetulnya saat ini kita terbelenggu oleh peraturan pemerintah yaitu PSPB dan sekarang PPKM dalam menghadapi covid itua realitanya

Padahal lanjut Kamaruddin aturan tentang PPKM ini bisa dikatakan melanggar undang-undang karantina dan juga bertentangan dengan konstitusi. Kenapa,  sebab ketika peraturan itu diberlakukan harusnya kebutuhan masyarakat  terpenuhi, karena  rakyat harus dirumahkan. Ini kalau memang sesuai undang-undang.

Mengenai  vaksin jangan juga memaksa orang untuk melakukan vaksin dan bila tidak melakukan vaksin akan dipersulit misalnya saat naik pesawat, bepergian ke mall dan sebagainya. Sebab harusnya dijelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat luas apa kegunaan vaksin tersebut.  Jangan juga vaksinasi ini terkesan memaksa orang.

Tentang toleransi di Indonesia dalam usianya ke 76 tahun, masalah SKB 3 Menteri atau PERBER dua menteri masih menjadi perhatian pengacara satu ini, seharusnya Perber ini dicabut, lantaran  sangat merugikan karena dalam UUD 45  pasal 28-29 di mana isinya setiap warga negara berhak menjalankan ibadahnya dan pemerintah menjamin kemerdekaan untuk beribadah bagi setiap warga negara. Selain itu perlakuan dengan Perber ini juga melanggar undang-undang HAM.

Namun ketika ditanyakan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, apakah masih relevan, Kamaruddin tegas mengatakan Pancasila sangatlah relevan sebagai dasar negara. Sebab nilai-nilai yang terkandung sangat luhur tetapi persoalannya masih banyak orang yang kurang memahami arti Pancasila itu.

“Tetapi saya melihat pemerintah melakukan pencitraan dalam hal terutama disituasi covid ini. Jadi kita ini belum jujur bernegara masih banyak pencitraan  yang dibangun,  sehingga nilai-nilai Pancasila tidak teraplikasi dengan baik”, tandas pria yang dipercaya mendampingi secara hukum mendiang Rachmawati Soekarno Putri ini.

Kebhinekaan sering dipakai pada intoleransi karena masyarakat kita masih banyak melihat perbedaan itu adalah ancaman, kalau kita jujur kenapa Tuhan menciptakan segala macam perbedaan sebab tujuannya adalah saling melengkapi, saling menyempurnakan dan saling melayani.

Kamaruddin memberikan, contoh Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan yang berbeda jenis tetapi untuk saling melengkapi. Artinya perbedaan juga adalah demokrasi di mana perbedaan suku, agama dan golongan saling melengkapi.

Namun disayangkan  masih ada tokoh atau pemuka baik nasional maupun agama memprovokasi sebagi bahan politiknya sehingga menimbulkan konflik. Padahal perbedaan itu aset bangsa sehingga terciptalah harmoni.

Berbicara generasi muda ini tergantung figurnya,  apakah sebagai publik figure ataupun teladan figure di rumah. Kalau figure di publik yang bisa dilihat adalah seperti presiden, menteri dan kepala daerah, guru dan juga artis. Namun figure atau teladan di rumah tentu saja sosok ayah dan ibunya.

Kalau publik figure ini memberikan teladan yang baik dalam memberi contoh, pasti anak muda benar,begitu juga bila di sekolah.

Permasalahan anak muda melakukan kesalahan umumnya karena kurang mendapat keteladanan yang baik dari tokoh figure yang didapatkan. Menjadi seorang panutan harus tegas dan jujur baik agar bisa ditiru dengan benar jangan memberi contoh yang tidak baik yang mana bisa dicontoh anak-anak jadi tidak benar kelakuannya.

Sebagai ketua umum sebuah partai politik terutama kader-kader PDRIS, Kamaruddin mengajak agar tetap bersabar menghadapi dampak masalah covid-19, apalagi peraturan-peraturan yang ada sekarang ini di sebabkan covid oleh pemerintah maupun pemda sampai ketingkat paling bawah yaitu RT perlu disikapi dengan cerdas.

“Kedepan kita ambil hikmahnya dan pilihlah pemimpin yang cerdas serta berguna terhadap rakyat, dan melihat treck recordnya apakah layak dijadikan pemimpin, jangan hanya pencitraan saja”, tutup pria jebolan fakultas hukum UKI ini.

Facebook Comments Box
Ayo Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *