Jakarta, MajalahGAHARU.Com – Forum Negarawan menyelenggarakan diskusi di ruang pertemuan Museum Perumusan Naskah Proklamasi menyikapi kondisi bangsa saat ini, Sabtu (11/03). Diskusi dipandu oleh Prof. Yudhi Haryono, Phd. Pembaca pesan Kenegarawanan Ketua Umum GMRI Sri Eko Sriyanto Galgendu.
Tampil pertama putera Pahlawan Nasional Bung Tomo Bambang Sulistomo mengatakan satu hal penting yang tidak disinggung selama ini adalah bicara leadership. Bagaimana leadership Pancasila dan bentuk apa dibutuhkan.
Sedangkan Prof. Edi Swasono menyinggung dua hal terkait masalah kebangsaan yakni krisis kepemimpinan dan krisis konstitusi. Masalah kepemimpinan untuk memakmurkan seluruh anak bungsi. Masuknya asing eksploitasi SDA. Kaum pribumi tidak dianggap lagi.
“Konstitusi kita sekarang “palsu” karena ayat-ayat baru, ada Bab kosong. Bagaimana mau disebut UUD 1945? Saya 12 tahun anggota MPR terus berjuang melawan UUD palsu ini, tetapi kalah karena ada uang,” kritiknya tajam.
Mantan KSAL Laksamana Tedjo Edi mengungkapkan bahwa kegiatan untuk menyampaikan keprihatinan tetapi tidak menyerang pemerintah. Menurutnya ideologi kita masih terjaga menurut Lemhanas.
“Rakyat hanya diminta menonton. Yang menentukan politik itu adalah parpol. Sisi ekonomi pertumbuhan tidak lebih 5, yang terjadi banyak korupsi. Hukum sulit ditegakkan. Demekian sosial budaya dimana ada konflik agama bahkan intern agama sendiri,” ujarnya mengingatkan.
Budayawan Eros Djarot lebih menekankan apa solusi untuk bangsa. Kalau teladan di tanah busuk akan juga busuk. Tahun 2024 sudah muncul calon, apakah mereka mampu melakukan perubahan tanpa menghancurkan benteng permasalahan (oligarki).
“Bicara Pancasila saya sudah bosan, yang saya mau lihat manusia Pancasila. Nggak usah basi-basi, buat saya turunkan dulu para cukong-cukung/oligarki itu, itu penting,” tandasnya.
Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menyampaikan bahwa ekonomi kita dari dulu sampai sekarang tidak ada berubah. Masih tergantung komuditi. Kesenjangan dan kemiskinan makin tinggi. Kita tidak bisa keluar dari negara ekonomi middle.
“Pemimpin sudah berubah-ubah, tetapi ekonomi juga tidak berubah. Kita harus menyusun cerita Indonesia yang baru ke depan,” ujarnya.
Sementara menurut Prof. Yudi Latif mengatakan selama
25 tahun reformasi mesti di cek ulang, semuanya mesti di cek ulang.
“Kita tidak punya tata kelola negara dengan baik, GBHN tidak ada. State building dan nation building tidak nyambung. Pemilu jaman dahulu, rakyat memilih penentuan kebijakan Negara, bukan rakyat memilih orang. Menciptak sistim pemilu yang tidak menghamburkan uang,” paparnya.
Acara Forum Negarawan ini digagas Sri Eko Sriyanto Galgendu dan kawan-kawan. Diskusi berlangsung dinamis dan berjalan dengan baik.
Sebelumnya di halaman Museum Proklamasi Jalan Iman Bonjol Forum Negarawan menyampaikan pesan Kebijakan Negarawan Sapta Gatra kepada Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, Sabtu (11/03).
Adapun tujuh pesan tersebut adalah pertama, melaksanakan dan mengamalkan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang asli dengan sungguh-sungguh, tanpa khianat serta bertanggung jawab. Kedua, mencegah politik devide et impera sesama anak bangsa. Ketiga, mencari jalan keluar dari permasalahan ekonomi nasional, serta tidak menambahkan beban hutan negara dengan mengedepankan pembangunan yang strategis, substantif, tepat guna dan tepat sasaran. Keempat, memperkuat benteng pengamanan sosial di berbagai bidang: ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum dan pertahanan-keamanan.
Kelima, menegakkan supermasi hukum dengan seadil-adilnya, dengan memihak yang lemah. Keenam, memperkuat tradisi, adat, kearifan lokal serta pemikiran-pemikiran budaya yang dapat menciptakan stuasi bersatu dan harmonis. Ketujuh, memperkuat pertahanan keamanan dengan cara memperkuat benteng ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum dan budaya.
