Majalahagaharu Jakarta Praktisi hukum dan pendiri Law Institute 98 Tuliskan ; Dr. Muhammad Anwar S.H. M.H menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur Riau Abdul Wahid atau AW. Anwar menjelaskan, dasar hukum OTT adalah Pasal 1 Ayat 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang […]