Jakarta majalahgaharu.com Konsistensi mengawal Partai Demokrat (PD) masih terus dilakukan, sekalipun diwujudkan dengan saran dan kritik terhadap kondisi PD hingga kini.
Subur Sembiring yang juga tercatat sebagai raja Batak Karo ini mengaku salah satu pendiri dan deklarator Partai Demokrat bahkan menjabat wakil ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri Deklarator partai Demokrat (FKPD).
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kekritisannya pada Partai Demokrat, media ini menemui Subur di tengah rapat pleno di salah satu hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu 5/7/20.
“Kekritisan saya semata dikarenakan FKPD pasca kongres dihapus dari AD ART yang tadinya bagian penting dari lahirnya PD”, ungkap Subur yang sewaktu rapat pleno di hotel Sultan diangkat menjadi Plt ketua Umum FKPD pasca meninggalnya Ventje Rumangkang Ketum saat itu.
Selain itu juga kritik kerasnya ketika menyaksikan tata cara kongres yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
Padahal dalam AD ART sebelumnya tercantum Forum Deklarator Pendiri Partai Demokrat punya hak dua suara di Kongres. Makanya bersama dengan Steven Rumangkang putra mendiang Ventje Rumangkang, mewakili FKPD tersebut. Nah, selesai kongres forum ini dihilangkan dari AD ART.
Dengan dihapusnya forum ini otomaticly sudah tidak menjadi bagian partai Demokrat lagi, apalagi tahun 2020 diberhentikan resmi oleh AHY Ketum PD dari ketua Umum FKPD bahkan dari anggota partai.
“Padahal kalau memahami, saya ini Plt. ketua umum yang mewakili para pendiri dan deklarator partai Demokrat, dengan dihapuskannya forum ini ibarat anak memecat bapaknya, karena forum inilah yang melahirkan Partai Demokrat’, tukasnya gemas.
Artinya sekalipun FKLPDK yang memang dulu orang-orangnya dari Partai Demokrat tetapi jelas tak ada kaitan.
Namun demikian FKLPDK tetap menghargai Pak Susilo Bambang Yudhoyono, bentuk penghargaan kami dengan mengundang untuk hadir dalam deklarasi FKLPDK , bahkan sebelumnya sudah mengajukan audensi dengan Pak SBY serta Ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono, namun hingga sekarang belum direspon.
FKLPDK akan dideklarasikan tanggal 19 Agustus 2022 dan berharap selain pak SBY juga akan mengundang berbagai tokoh lintas partai, termasuk presiden Joko Widodo, Luhut Panjaitan, Erick Tohir serta tokoh-tokoh lainnya. karena FKLPDK ini lebih luas lagi ketimbang sewaktu masih memakai nama Demokrat.
Pergantian nama dari FKPD menjadi FKLPDK, selain saat mau mengurus Kekemenkumham ternyata tidak boleh lagi memakai nama tersebut, tapi terlepas dari nama tersebut FKLPDK justru sangat membumi, karena memang tidak berbicara lagi tentang PD seperti ketika itu.
Sekalipun anggotanya masih sama para pendiri dan deklarator ditambah dengan ormas-ormas kemasyarakatan termasuk perkumpulan raja dan sultan bergabung di forum ini.
Mengusulkan Rembug Nasional
Kehadiran FKLPDK diyakini tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, namun menerima aspirasi politik dari mana saja, termasuk mewakili aspirasi raja dan sultan. Karena di forum ini sudah ada dua sultan dari Pagar ruyung dan Sultan Surya Alam sedangkan Subur Sembiring sendiri masih tercatat sebagai raja yang mulia Batak Karo sedunia.
Bisa dikatakan, lanjut Subur bahwa FKLPDK ini bergerak di semua bidang Epoleksosbud Hamkarata.
Kemudian menghadapi 2024 FKLPDK sedang mempersiapkan pelantikan 34 DPD serta DPC-DPC seluruh Indonesia dan ini sudah siap jadi tinggal dilantik saja. Kemudhan itu didapatkan oleh FKLPDK karena di dalamnya banyak tokoh-tokoh serta raja sultan, belum lagi adanya beberapa orang yang kecewa dengan PD, maka forum ini sarana atau wadah untuk kembali mengumpulkannya.
Menghadapi Pilpers nanti FKLPDK akan mendukung capres yang memang didukung masyarakat dan dikehendaki masyarakat Indonesia, termasuk juga para caleg serta kepala daerah seluruh Indonesia.
Perhatikan Aspirasi Para Raja dan Sultan
Sebagai ketua umum, ketika melihat perjalanan bangsa saat ini, yaitu sejauh melihat berdasarkan evaluasi yang dilakukan termasuk masukan dari para pengamat politik dan ketua DPD RI LaNyala Mataliti, sangat jelas artinya bahwa demokrasi yang dibangun saat ini keluar dari apa yang diinginkan. Demokrasi Pancasila nya belum seperti yang diinginkan para faunding father bangsa ini.
Makanya menurut Subur bangsa ini harus kembali kepada UUD 45, karena toh sejarah juga membuktikan bagaimana ketika ada RIS, ternyata dengan dekrit peresiden kembali ke UUD 45. Saat ini sudah menjadi keharusan karena amandemen itu terlihat membuyarkan tujuan demokrasi.
Sedangkan ada usulan dari raja sultan untuk kembali ke monarki, meresponi usulan ini memang sesuatu yang menarik, karena sistem monarki itu harus ditarik kebelakang lagi sebelum adanya UUD 45, namun itu terlalu jauh.
“Intinya ajaklah bicara kembali para Raja dan Sultan itu, karena merekalah yang mensupport Soerkarno dulu untul lahirnya republic ini”, pintanya.
Jangan sampai raja dan sultan ini ditinggalkan dalam percakapan dan musayawah untuk kemajuan bangsa ini. Karena mereka rela meneyrahklan kekuasaan dan wilayahnya demi republic, paling tidak perhatikan aspirasi mereka. Karena mereka ini adalah perwakilan dari seluruh wilayah daerah di negeri ini.
Harapannya ke depan, Subur meminta pak Jokowi sebagai presiden mengajak semua pihak untuk bermusyawarah bersama seluruh elemen masyarakat, karena pemerintahan presiden Jokowi tinggal dua tahun lagi, biar ketika turun sofl leandingnya bagus
Karena kalau pak Jokowi melepas semua ini akan banyak calon presiden, karena semua partai ingin mencalonkan menjadi presiden, maka satu satunya presiden Jokowi segera konsolidasi, pintanya. YM
