Jayapura, majalahgaharu.com – Aksi brutal disertai pembunuhan terhadap 31 pekerja jalan TransPapua dengan cara menembaki pekerja yang sedang membangun infrastruktur di Papua menuai respon pula dari Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN GERCIN NKRI). Berikut ini Keterangan Pers yang dikirimkan oleh tokoh muda potensial yang juga adalah Ketua Umum DPN GERCIN NKRI Hendrik Yance Udam.
“Pertama –tama kami mengucapkan turut berduka cita yang dalam atas meninggalnya 31 Warga NKRI para perkerja jalan Trans Papua di kabupaten Nduga provinsi Papua yang di bantai secara keji oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua ( KKB ). Kejadian tersebut adalah merupakan pelangaran HAM yang harus di usut tuntas oleh aparat penegak hukum serta para penggiat HAM di NKRI.” Selanjutnya disebutkan dalam Keterangan Pers tersebut, “Kami juga memberikan apresiasi sebesar bersarnya kepada Presiden RI Bapak Ir Joko Widodo yang sudah bergerak secara cepat untuk menangani kasus pembantaian 31 para pekerja yang di bunuh secara sadis oleh KKB di Kabupaten Nduga Provinsi Papua oleh KKB sehingga telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk turun ke Papua dengan melakukan pengecekan.” Selanjutnya, “Untuk itu kami memberikan memberikan beberapa peryataan sikap kami Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, Anatara Lain” :
- Mendukung Pemeritah dalam hal ini TNI/POLRI untuk menangkap para pelaku kejahatan kemanusiaan KKB yang selama ini membuat onar di wilayah Papua dan terlebih khusus di wilayah Pegunungan Tengah Papua
- Meminta Kepada para penggiat HAM lokal, nasional bahkan internasional untuk bersuara mengutuk aksi pembantain 31 warga NKRI yang di bantai secara sadis oleh KKB di kabupaten Nduga
- Meminta kepada Para elit politik nasional untuk tidak berspekulasi dalam mengeluarkan statement- statement yang dapat mengakibatkan kegaduhan politik di tanah air terkait situasi keamanan pasca penembakan 31 org oleh KKB. Elit politik nasional maupun lokal kiranya dapat menahan diri untuk tidak berspekulasi dalam mengeluarkan pernyataan yang menuduh satu sama lain, namun berikanlah sepenuhnya tanggung jawab kepada aparat TNI dan Polri untuk sedianya dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan arif dan bijaksana serta mengungkap para pelaku tersebut dan menghukumnya dengan UU yang berlaku di dalam NKRI
- Memberikan Dukungan sepenuhnya kepada Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo untuk membangun Papua yang lebih maju dalam bingkai NKRI dan meningkatkan kesejahtraan orang asli Papua.
- Persoalan Papua sudah final dalam bingkai NKRI untuk saatnya kita semua komponen anak bangsa terlebih khusus Anak Papua untuk bersama sama menyatukan persepsi untuk sama sama kita membangun Papua dalam NKRI.
- Kami mendesak Presiden RI melalui KPK RI untuk menindak tegas para pelaku pelaku korupsi yang ada di Papua di semua tingkatan. KPK tidak boleh pandang bulu dan menganggap remeh dugaan kasus korupsi di Papua, sebab ada dugaan bahwa kasus korupsi di Papua juga menimbulkan kekerasan-ke kerasan di Papua dengan memanfaatkan isu-isu Papua merdeka dan mengungkapkan kasus-kasus korupsi di Papua. Sebab korupsi juga adalah merupakan pelanggaran HAM yang mengakibatkan pembangunan di Papua terhambat.
- Untuk menciptakan pendekatan keamanan yang lebih kondusif serta pendekatan kesejahteraan yang lebih terarah maka kami meminta kepada Presiden RI untuk segera mencabut moratorium pemekaran di Indonesia terlebih khusus untuk Tanah Papua dan membagi Papua menjadi beberapa provinsi sesuai dengan peta 7 wilayah adat di Papua sehingga pemerataan pembangunan dan pedekatan keamanan lebih terjamin bagi masyarakat Papua.
- Meminta kepada pemerintah pusat maupun pmerintah Papua agar supaya dapat memberikan jaminan keamanan kepada setiap para pekerja yang menjalankan pembangunan di Tanah Papua
- Mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak hanya membangun infrastruktur-insfrastrutkur jalan dan jembatan di Papua namun juga harus dapat membangun infrastrukutur SDM dan pemantapan ideologi NKRI di Papua bagi kalangan generasi muda sehingga apapun yang di lakukan oleh pemerintah untuk membanguan NKRI terlebih khusus untuk Tanah Papua jangan selalu di perhitungkan dari aspek untung- rugi namun melalui pembangunan tersebut adalah membangun kebangaan terhadap harga diri bangsa dan mencintai NKRI dari masyarakat. Dan perlu diletakkan pada pembangunan national character ke Indonesia-an bagi masyarakat Papua sehingga ada rasa memiiki dan mencintai NKRI yang kita cintai bersama.
Demikian Keterangan Pers yang diterima oleh majalahgaharu.com, tertanggal 6 Desember 2018. Tertanda Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPN GERCIN NKRI) yang ditandatangani oleh Hendrik Yance Udam (Ketua Umum), dan Wenas Meinderd Tafar (Sekretaris Jenderal). [RA]
