Denpasar, majalahgaharu.com : Pilkada serentak pertama di Indonesia diselenggarakan Rabu, 27 Juni 2018 di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengimbau jemaat untuk menolak calon kepala daerah yang memanipulasi isu SARA dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. PGI mengajak kepada semua pihak untuk mencegah dan melawan politisisasi SARA, ujaran kebencian, dan politik uang. Meskipun saat ini ada skeptisisme terhadap demokrasi, Sekretaris Umum PGI Pdt Gomar Gultom menilai kalau demokrasi adalah kendaraan terbaik untuk mencapai cita-cita bangsa. Selain itu, sampai saat ini belum ada lagi sistem yang lebih baik dibanding demokrasi.
Mewakili generasi menengah, Ir Ricky Richard Umboh mengharapkan agenda pilkada serentak 2018 ini dapat berjalan dgn aman dan kondusif. Melalui pesan singkatnya kepada majalahgaharu.com, Ricky menjelaskan bahwa,”Agenda ini selanjutnya bisa meningkatkan taraf kedewasaan ber politik dalam hidup berbangsa. Perbedaan yang terjadi jangan sampai menghilangkan nilai persaudaraan kita sebagai anak bangsa dalam bingkai Pancasila dan NKRI.
Mantan aktivis pergerakan pemuda gereja yang kini bermukim di Bali turut berpesan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar tetap fokus, menjaga profesionalitas dan netralitas menjaga agenda pesta demokrasi bersama.
Lanjut Ricky, sebagai anak bangsa, agenda politik pilkada serentak 2018 ini anggap saja sebuah game politik yang sama dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia. “Ada menang dan ada yang kalah, tapi jangan sampai nilai-nilai kebersamaan yang sudah setiap hari kita pupuk bersama luntur atau terkoyak hanya karena nafsu kekuasaan semata.” Sebagai generasi muda di era milenial ini, harusnya bisa menjadi pilihan dalam kontestasi politik, baik di daerah maupun skala nasional untuk membawa perubahan dan penjamin kebersamaan dan kedewasaan berbangsa. “Khusus bagi pemuda gereja, mari laksanakan hak pilih kita dengan memberikan suara sesuai hati nurani kepada mereka yang memiliki komitmen terbaik dan memiliki kapasitas memimpin daerahnya. Dan Pastikan jangan terprovokasi isu SARA.” [RA]
