Politisasi Agama Masih Mengancam di Pilpres dan Pileg 2024

Ayo Bagikan:

Jakarta majalahgaharu.com Sekalipun pilpres masih relatif dua tahun lagi, namun aroma pencalonan siapa capres ke depan sudah mulai marak terdengar. Beberapa relawan sudah memproklamirkan siapa calon presiden ke depan. sebetulnya bukan persoalan hajatan lima tahunan itu terjadi, namun yang disayangkan permainan politisasi agamapun tercium anyir disekitar relawan yang akan mengusung jagoannya.

Majalah GAHARU mencoba mengangkat tema ini tentang waspadai politisasi agama yang naga-naganya akan mengulang Pilpres 2014, 2019 serta Pilkada DKI Jakarta 2017. Permainan jualan agama masih akan dipakai mereka. Untuk mengetahuti sejauhmana Pilpres 2024 ini luput dari isuue agama,  Jerry Sumampaw direktur TePi menegaskan bahwa di pilpres 2024 ini dipastikan politisasi agama akan sangat keras ini disebabkan beberapa alasan, seperti  suasana polarisasi atas agama antara kebangsaan/dengan identitas ini warisan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 belum diselesaikan.

Suasana sosial kemasyarakatan memang masih sangat membekas dan belum hilang akibat politik identitas tahun 2017 dan 201. “Mungkin termasuk sebagai bangsa gagal menghilangkan pengelompokan tersebut setelah pilkada dan pikpres ketika itu. Kemudian politisi kita memang tidak kreatif dan tidak mampu membuat inovasi yang bisa membuat keluar dari polariasi politik saat ini,” ujar humas Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) ini.
Sementara menurut Sabastian Salang kalau belum ada kesadaran bersama dari para elit parpol untuk mengakhiri pembelahan di tengah masyarakat kita, akibat perbedaan politik pada tahun yang lalu. Baik DKI Jakarta maupun Pilpres 2019 yang notaben dibumbui oleh unsur politik identitas bahkan mempolitisasi agama sehingga dampaknya masih terasa sampai saat ini.

Kondisi ini disadari bahwa kehidupan berbangsa masih seperti ini tidak sehat. Kalau ini dipelihara maka pembelahan itu akan semakin lebar lalu selain tidak sehat pada akhirnya nanti akan berujung rusaknya kehdupan berbangsa bahkan akan jauh dari itu. Karena itu para elit berdiskusi supaya ini harus dihentikan, untuk itu musthi di dicari jalan keluar yang tepat.

“Saya kira kesadaran itu penting sekali, kesadaran itu muncul tidak partai nasionalis tetapi di partai-partai berbasis agama itu muncul kesadaran yang sama. Inilah perkembangan kesadaran yang baik,” terang Sabastian Wasekjen DPP Golkar dan sebelum terjun politik lama menjadi parlemen monitoring.

Ia menegaskan salah satu upaya hingga saat ini adalah dengan membangun untuk pilpres tahun 2024 itu diupayakan tidak head to head. Jadi perlu dibangun tiga atau empat poros, maka polarisasi sikap dan pilihan dalam politisasi agama itu tidak menjadi besar dan bisa diredam.

Kemudian langkah berikutnya bangunan koalisasinya mencerminkan koalisi lintas partai sehingga menghindari model pembelahan tadi, sehingga tidak ada pengelompokan partai nasionalis di satu pihak kemudian partai agama di pihak lainnya.

Tidak berbeda jauh, Direktur Indobarometer Muhamad Qodari mencoba melihat kondisi pembelahan bangsa ini sangat nyata, bagaimana isu agama selalu dipermainkan.

“Contoh terakhir tentang penjual nasi rendang babi saja bisa dibuat viral hingga diperiksa polisi,” kata Qodari yang juga memahami secara sadar bahwa pihak polisi sendiri diperhadapkan dalam situasi yang tidak mudah.
Realita ini yang memang perlu dihitung dengan cermat, antaranya bagaimana dalam pilpres 2024 nanti, tidak terjerumus kembali pada politisasi agama. Karena lanjut Qodari dalam perhelatan pilpres tersebut sangat terbuka untuk empat pasang presiden maju sebagai calon.

Solusi untuk ini menurut Romo Benny Susetya politik identitas itu bisa diatasi dengan politik gagasan. Jadi sekarang bagaimana masisng-masing partai politik mengedepankan seperti apa gagasan-gagasan kesejahteraan rakyatnya itu. Yang terpenting bagaimana memperkecil politik identitas itu,

“Maka kita semua harus mengaplikasikan ideologi Pancasila. Artinya dengan politik gagasan itu diharapkan pertarungan ide program, itu yang menjadi wacana publik dan diharapkan bisa berjalan. Kenapa, kalau politik identitas itu kan emosional, kalau emosional maka yang terjadi mengaduk-aduk emosi yang terjadi perpecahan dan itu tidak akan mendidik masyarakat,” pungkas rohaniawan Katolik ini.

Laporan lengkapnya bisa di baca Majalah GAHARU edisi Juni 2022

Hubungi 021 5492829 / Hp 083890491997

Facebook Comments Box
Ayo Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Next Post

ANTONIUS BENNY SUSETYO: "Pembumian Pancasila semenjak usia dini memerlukan teladan yang praktis dan nyata "

Wed Jun 29 , 2022
Jakarta-majalahgaharu.com Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa nilai nilai luhur Pancasila harus dapat diperkenalkan semenjak dini kepada anak anak tidak hanya secara teori namun juga praktek dan tindakan nyata Dalam acara Diskusi terpumpun terkait Monitoring Penyusunan Bahan Implementasi PIP Bagi Pendidikan […]