Dr. John Palinggi : Elit Politik Korup Membuat Pemerataan Terhambat

Ayo Bagikan:

JAKARTA, MAJALAHGAHARU.COM — Siapa yang tak kenal dengan tokoh satu ini, Dr. John Palinggi sekjen BISMA suatu wadah kerukunan beragama di Indonesia. Selain itu John juga seorang pengusaha yang selalu mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bersama bagi bangsanya. Di mana hingga kini John masih dipercaya menjadi ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia atau ARDIN.

Dengan seabrek kegiatan ini, maka sudah tidak diragukan lagi jam terbangnya bagaimana komitmennya akan cintanya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tak lelah John selalu mencoba untuk selalu menjalin hubungan dengan tokoh lintas agama dan juga tokoh-tokoh nasional yang ada.

Ditemui beberapa wartawan yang tergabung dalam PEWARNA Indonesia di kantornya yang asri di bilangan Thamrin Jakarta Pusat, Kamis 18/5/17, John menanggapi yang terjadi di Indonesia belakangan ini pasca Pilkada DKI. John begitu gamblang mencoba mengungkapkan perhatiannya apa yang terjadi saat ini. “Sekarang ini  yang ada kecederaan berpolitik. Partai tidak mendidik anggotanya berpolitik dengan  baik. Lebih cedera lagi bahwa elit-elit politisi kerjaannya mencuri uang negara,” tegas pengusaha nasional ini.

Ulah elit politik yang kerjaannya mencuri uang negara inilah berakibat tidak ada pemerataan kebutuhan rakyat karena sebagian uang negara digrogroti dengan cara di korupsi.  Dengan kondisi bangsa seperti ini John tegas mengatakan demokrasi dalam kegelapan . “Ini namanya berdemokrasi dalam kegelapan. Elit-elit politik hidup mewah tetapi tidak baik dalam perikunya,” imbuhnya tegas.

Sementara John ayah dua anak ini mengatakan bahwa dari presiden ke presiden di Indonesia pasti mengalami kelebihan dan kekurangan itu jangan jadi bahan untuk memperolok presiden. Sambungnya presiden Jokowi sudah berbuat lebih baik dengan mengembangkan 225 proyek infrastruktur saat ini. Masalahnya, kata John tidak ada presiden Indonesia yang tidak dihina mulai dari presiden pertama hingga ketujuh ini.

“Keyakinan saya pemimpin itu dipilih Tuhan, makanya harus dihormati. Demikian juga halnya dengan presiden kita ya karena dipilih Tuhan harus dihormati bukannya dihina,”tukas bapak yang seringkali diundang untuk memberikan pembekalan tentang kerukunan lintas agama ini.

Memang ketidakpuasan itu sering karena minimnya lapangan kerja yang tersedia meski sudah diusahakan dengan kerja keras oleh presiden.  Tetapi kembali lagi, kata Palinggi bahwa secara teori masalah satu negara muncul karena terkait dengan pertumbuhan penduduk yang cepat.

Oleh karena itu, kemandirian itu mutlak diperlukan. Proyek yang digalakkan 225 proyek infrastruktur yang digalakkan Jokowi yang menjadi proyek nasional harus aman dan jangan diganggu. “Untuk kelangsungan proyek ini harus ditindak pengganggu, karena ini jawaban untuk kemandirian,” jelas Palinggi yang juga mengakui bahwa untuk mendanai masih mengandalkan dana pinjaman dari luar negeri.  “Pinjaman luar tidak apa asal negara itu jangan mendikte Indonesia,” ujarnya mengingatkan.

Diakuinya, bahwa persoalan sekarang memang rumit. LSM banyak mengkritik dengan bicara tetapi jika diminta bisa berbuat dengan solusi, tidak juga.

Maka untuk kelangsungan Indonesia ke depan, John menegaskan bahwa independensi negara harus dijaga dan independensi orang juga dijaga, meski itu harus dalam koridor UU.

Beberapa hal lain yang disorot Palinggi adalah soal cyber informasi dan pendidikan. Menurutnya Indonesia juga belum bisa mandiri. Komimfo masih belum bisa mandiri tidak bisa menjaga panetrasi arus informasi luar termasuk pengeloalan informasi hoax.

Ditanya masalah “konflik” Presiden dan Wakil Presiden seperti ditiupkan di medsos, Palinggi menegaskan tidak ada konflik seperti itu. Jokowi dan JK tetap menjaga hubungan baik.

Sementara menanggapi kasus Ahok yang menimbulkan reaksi sejuta lilin di Indonesia dan berbagai negara, Palinggi meminta untuk kritis juga karena bukan tidak mungkin gerakan itu disusupi kepentingan tertentu.

“Saya prihatin dengan apa yang dialami Ahok dan juga orang lain bernasib sama. Tetapi orang dapat hukuman diperkenankan Tuhan, dan ada rencana dibaliknya. Masalah gubernur disebut sengketa agama dan etnis, saya kira itu semua salah,” pungkasnya.

Facebook Comments
Ayo Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *