Jayapura, majalahgaharu.com : Bumi Cendrawasih kembali menyita perhatian kita karena salah satu daerahnya tepatnya di Kabupaten Asmat ada kejadian yang luar biasa gizi buruk padahal dana otonomi khusus (otsus) Papua senilai Rp8 triliun yang dialokasikan pemerintah dalam APBN 2018. Menurut tokoh pemuda Papua Hendrik Y Udam, Persoalan yang terjadi di Asmat menurutnya adalah semua merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi Papua dalam hal ini Kabupaten Asmat. APBD di Asmat sangat besar sekitar 1, 5 Triliun belum di tambah dana OTSUS dan DAU, jadi dari segi dana sangat banyak sementara populasinya penduduknya sedikit.
Hendrik mengapresiasi pemerintah Pusat dalam hal ini Jokowi telah memberi perhatian yang sangat besar kepada Papua termasuk Kabupaten Asmat ini selama ini. Peristiwa ini bagi nya adalah semua kelalaian dari Pemerintah Provinsi Papua sendiri. Dana yang terkucur sangat banyak ada dugaan menurutnya dana ini tidak sampai kepada rakyat tetapi ada indikasi penyalah gunaaan angaran atau korupsi. Untuk Papua, lanjutnya, sudah saatnya Pemerintah pusat turun langsung dalam hal ini Jokowi agar mempersiapkan sumber daya manusia di Papua yang baik agar paling tidak yang mampu mengelola anggaran dengan baik sehingga dapat menciptakan kesehjahteraan bagi rakyat
Masalah lain yang kembali disoroti ketua umum HIPMAS ini adalah, APBD Provinsi Papua dan Kabupaten kota di seluruh Papua 90% hanya di pakai untuk konsumtif atau boleh dikatakan dipakai untuk belanja. Yang celakanya lagi belanja di luar daerah Papua, sehingga perputaran uang tidak terjadi di Papua. Dalam hal ini Ia meminta Jokowi harus membuka Pabrik manufactur seperti pabrik semen, keramik, seng, besi, palstik di Papua agar orang Papua bisa belanja di daerahnya sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya menurut Hendrik sudah saatnya orang Papua harus berani jujur dan membuka diri secara fair mengatakan kepada Pemerintah bahwa, orang Papua belum mampu untuk membangun daerahnya sendiri. Elit dan para pejabat di Papua harus berani secara jantan mengakui bahwa mereka tidak mampu mengelola daerahnya sendiri. Tidak perlu malu-malu
“Isu Asmat ini bagaikan fenomena gunung es dan banyak kasus yang belum terungkap. para pejabat dan elit tidak boleh bersembunyi di balik isu kemiskinan Papua untuk menutupi ketidakmampuan mereka untuk mengurus daerahnya. Jangan bersembunyi di balik isu HAM bahkan di balik isu seperatis Papua merdeka hanya demi kepentingan mereka,” tegasnya. Misal persoalan Asmat yang lalu, ini membuktikan banyak dana yang dikorupsi sehingga KPK harus berani membongkar ini bila perlu membangun kantor perwakilan di Papua.
“Bersembunyi di balik isu kemiskinan, Papua merdeka, isu kebodohan padahal mereka yang menyebar isu ini untuk kepentingan nya. Jakarta hanya di takut-takuti. Makanya harapan saya pemerintah harus tegas memberi efek jera. Segeralah KPK mengusut penggunaan dana angaran selama ini, saya rasa dari situ bisa merupakan pintu masuk yang bagus untuk mengusut semua ini,’’ kata Hendrik berharap ada langkah berani dari Pemerintah. Memang agak aneh terkadang orang melihat Papua bergemilang harta di sisi lain miskin. Saat ditanya apa yang menjadi harapannya Hendrik mengatakan agar KPK jangan hanya sekedar wacana tetapi mengusut kasus anggaran ini. Harus berani. Semua ini demi menyelamatkan Papua dan NKRI karena isunya sangat berkembang di dunia.
Dan meminta para elite atau siapapun jangan pernah bersembunyi di balik isu Papua merdeka, isu kemiskinan dan kebodohan untuk mengambil uang rakyat dan seolah-olah meninggalkan pesan bahwa Jakarta tidak memikirkan Papua. Segeralah bertobat karena itu uang rakyat. “Masyarakat Papua itu hanya sedikit kalau dananya dikelola dengan baik akan pasti akan sejahtera. Hidup Papua, hidup NKRI.” Ujarnya sambil menutup. [RA]
