Fedrik Pinakunary Siap Mengawal Implentasi SKB 3 Menteri

Ayo Bagikan:

Jakarta, majalahgaharu.com-Menarik dalam webinar yang diangkat Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna) dengan teman SKB 3 Menteri memupuk asa toleransi di sekolah menghadirkan beberapa narasumber antaranya Fedrik Pinakunary Ketua umum Perhimpunan Profesi Hukum Kristen Indonesia ( PPHKI).

Selain itu hadir Dr Sutanto Sekjen PAUD pendidikan Dasar dan menengah kemendikbud, Putra Nababan anggota DPR RI Komisi X Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Djasarmen Purba Ketua umum Majelis Umat Kristen Indonesia, Dating Palembangan dari Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) dan Elianu hia orang tua murid SMK II Negeri Padang.

Fedrik dalam tanggapannya meresponi pertanyaan Raya Desmawanto kepada Sekjend Paud pendidikan dasar menengah tentang mekanisme pelaporan serta pengawalan SKB 3 Menteri, Fedrik dengan luga siap menyediakan bantuan hukum juga memberi konsultasi hukum bagi mereka yang memang membutuhkan bantuan baik dalam pendidikan, gereja dan juga persoalan keumatan lainnya.

“Sudah banyak yang dilakukan oleh PPHKI dalam pendampingan dan pembelaan bagi mereka yang membutuhkan seperti narapina mendapatkan grasi,membela pemerintah saat masalah hukum dengan HTI, persoalan saat terjadi bencana di Poso tentang  siswa negeri yang hilang  dan banyak lagi yang sudah dilakukan PPHKI”, ungkap Fedrik yang akrab dengan para pewarta ini.

PPHKI sudah ada beberapa chapter yang tersebar di beberapa kota, artinya ketika ada persoalan hukum tinggal berkoordinasi dengan pengurus chapter terdekat.

Fedrik yang  berkantor di kawasan Thamrin Jakarta ini, merasa terhormat dan berterimakasih atas peran Pewarna yang menggelar Webinar, dengan  acara ini semoga terus dilakukan sehingga mampu melahirkan orang-orang berkwalitas dalam masalah hukum.

Selain itu dengan acara seperti ini banyak masyarakat dan umat  bisa mendapatkan pelajaran baik dalam hukum dan bermaanfaat  ketika menghadapi masalah yang dihadapinya.

Lebih lanjut Fedrik berujar dengan acara yang digelar pewarna, bisa menjadi jembatan bagi orang yang tidak tahu kemana mau mencari keadilan.

“Banyak orang minoritas yang membutuhkan bantuan karena kerap terjadi permasalah hukum, ini bukan persoalan salah satu agama saja tetapi acapkali ketidak adilan juga dialami mereka yang tinggal di daerah- daerah yang dianggap minoritas. Nah yang dianggap minoritas ini mereka tidak tahu mencari keadilan kemana, oleh karena itu mereka perlu pendampingan hukum dan PPHKI siap untuk itu”, tegas pria kelahiran Papua ini.

Sedangkan kepada pemerintah, Fedrik  meminta harus memperhatikan mekanisme internal sendiri dengan membuat pengawasan yang lebih tegas. Sehingga tindakan intoleran tidak terjadi lagi di manapun di belahan Indonesia tercinta.

Berbicara intoleran terang pengacara yang kalem ini bukan saja menimpa dunia pendidikan saja tetapi juga masalah rumah ibadah dalam izin mendirikan, dan para pendeta tidak punya akses untuk pembelaan hukum .

“Oleh karena itulah saya juga akan berkonsen mengawasi terhadap SKB 3 Menteri ini dan perlu semua masyarakat baik agama apapun di negeri ini untuk mendapat informasi terhadap SKB 3 Menteri sebab ini negara hukum”, tegasnya.

Kembali Fedrik mengaskan sekali lagi melalui forum-forum seperti ini bisa melahirkan orang-orang yang bisa membela hukum dengan baik. Dan PPHKI siap membantu dan kami mempunyai 10 capster di seluruh Indonesia.

“Acara yang pewarna lakukan bisa menjadi jembatan bagi orang yang tidak tahu kemana mencari keadilan dan kita berterimakasi dengan pewarna yang telah mengadakan webinar seperti ini”, pungkasnya mantab.

Sedangkan Elianuhia orang tua murid siswa SMK negeri II Padang menyaksikan bagaimana anaknya dipanggil pihak sekolah perihal memakai seragam yang berkruding, namun keberatan akhirnya ketika ketemu salah satu guru prtemuan tersebut di rekam dan akhirnya menjadi viral.

Disisi lain Putra Nababan mengapresiasi keberanian dari anak Elianu sekalipun masih kecil tetapi sudah berani berjuag menegakkan keadilan bagi haknya. Inilah yang patut dibanggakan.

Facebook Comments Box
Ayo Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DR Sutanto, S.H., M.H : Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan penggunaan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu.

Fri Feb 12 , 2021
Jakarta, majalahgaharu-Terbitnya SKB 3 Menteri merupakan kepedulian pemerintah dalam menyikapi kasus yang terjadi di SMKN 2 Padang. Kasus tersebut menyentakan kita mengenai kondisi sekolah Negeri di daerah mayoritas beragama tertentu sangat potensial menerapkan peraturan yang diskriminatif dan intoleran. Pernah juga terjadi hal yang sama seperti yang di Padang, yaitu pelarangan […]

You May Like