Majalahgaharu.com Bogor Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Minggu 14/4/24 saat menanggapi permintaan media terkait persoalan Papua yang kembali mencuat adanya beberapa peristiwa berdarah, menegaskan agar aparat tidak ikut-ikutan mengatakan terjadi pelanggaran HAM bila ada anggota yang tertembak KKB, meskipun dengan alasan aparat juga punya anak isteri dan keluarga.
Sugeng jelas tegas bahwa aparat jangan cengeng, ikut-ikutan mengatakan pelanggaran HAM segala. Kalau mempermasalahkan HAM terkait penembakan aparat sudah tidak tepat. Karena aparat diperlengkapi senjata dan memiliki wewenang dari negara.
Justru tambah Sugeng yang konsisten dalam pembelaan HAM ini bahwa pelanggaran HAM terjadi kalau institusi resmi negara melakukan penindakan atau kekerasan terhadap rakyat sipil. Sebaliknya kalau rakyat melakukan misalnya pembunuhan aparat itu jadinya murni pidana.
Meski demikian, kata pengacara senior ini, kalau aparat ditembak KKB atau kelompok separatis maka TNI/Polri punya hak untuk membalas menembak mereka. Itu termasuk operasi tempur, berbeda jika melakukannya kepada masyarakat sipil pasti terkait dengan pelanggaran HAM.
Lebih lanjut, kata Sugeng, dalam kasus Papua seharusnya yang dikedepankan pendekatan kemanusian dan pendekatan kesejahteraan. Masyarakat Papua harus disejahterakan apalagi mengingat daerahnya kaya sumber daya alam. Sejarahnya juga yang belakangan bergabung ke NKRI tahun 1963.
“Saya kira pendekatan kemanusian harus dikemukakan. Dengan demikian Pemerintah Indonesia harus memberikan keadilan kepada masyarakat Papua dengan memberikan kesejahteraan itu,” ujar pria yang menyelesaikan pendidikan S1 hingga S3 di Fakultas Hukum UI ini.
Ia menambahkan, sejak Orde Baru hingga saat ini, isi perut bumi Papua yang kaya akan mineral telah dieksploitasi, tetapi hasil sumber daya Papua yang dikeruk tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Mereka masih tetap tertinggal dibanding dengan warga Indonesia di wilayah lain.
Ini adalah ketidakadilan, orang Papua adalah bangsa Papua/ Melanesia yang secara antropologis berbeda dengan bangsa Melayu (rumpun austronesia) yang adalah asal usul bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi mereka (orang Papua) karena keputusan politik “terpaksa” menjadi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, syogyanya ada kewajiban negara/pemerintah Indonesia membuat mereka merasa beruntung dinyatakan sebagai bangsa Indonesia.
“Kalau ternyata bergabungnya mereka menjadi bangsa Indonesia dirasakan tidak membawa kebaikan buat mereka, ada tanggung jawab konstitusional dan moral pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan itu,” tegasnya.
Faktanya, kondisi saat ini memang masyarakat Papua tertinggal. Sangat yang disayangkan, berita dan informasi yang terkait Papua kemudian yang muncul adalah kekerasan-kekerasan di Papua yang tiada henti sejak Orde Baru hingga saat ini.
“Karena itu, tidak ada jalan lain, pendekatan yang utama adalah pendekatan kemanusian dan pendekatan kesejahteraan bukan pendekatan polisionil dan militer,” tukasnya.
Terkait kecaman yang dialamatkan ke TNI akibat terjadinya penyiksaan di Puncak belum lama ini, Sugeng menegaskan hal seperti itu, yaitu terjadi korban warga sipil akibat kegagalan intelejen melakukan tugasnya. Kalau intelejen bekerja dengan baik, hal seperti bisa dihindari.
“Baik TNI-Polri maupun KKB atau OPM sama-sama tidak diperbolehkan melakukan penyiksaan atau pembunuhan terhadap masyarakak sipil,” tegas pengacara pembela mahasiswa Papua yang ditangkap saat demo besar-besaran di Papua.
Ditanya terkait dengan penggunaan sebutan KKB atau OPM yang juga menjadi kontroversi, Sugeng menegaskan bahwa pendekatan KKB itu terkait dengan operasi dengan mengedepankan polisi. Kalau pendekatan OPM lebih pendekatan menekankan TNI.
Meski demikian, Sugeng berpandangan, baik pendekatan KKB maupun OPM artinya mengedepankan Polisi atau TNI, tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Menurutnya penyelesaian Papua bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan kemanusiaan, yaitu menyejahterakan masyarakat Papua. Jun
