Majalahgaharu Jakarta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai fungsi countercyclical dalam kebijakan fiskal guna menstabilkan perekonomian bila terjadi siklus bisnis yang fluktuatif. Sistem kerjanya adalah dengan metode meningkatkan belanja atau mengurangi beban pajak tatkala perekonomian melemah, dan mengimplementasikan pengetatan fiskal saat aktivitas ekonomi naik. Dalam perspektif Indonesia, APBN 2025 berfungsi sebagai instrumen countercyclical untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas pemerintah di tengah ketidakpastian global.
Aktualisasi APBN 2025 selama semester pertama berlangsung dalam konteks global yang penuh gejolak, mulai dari pelemahan ekonomi global, perang dagang, hingga konflik geopolitik yang meluas. Dampak global seperti krisis moneter internasional, penurunan harga komoditas, maupun turbulensi geopolitik dunia memungkinkan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan persentase pengangguran.
Total belanja negara dalam APBN 2025 adalah Rp3.621,3 triliun (pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp919,9 triliun). Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun dan defisit anggaran sebesar Rp 616,2 triliun (2,53% dari Produk Domestik Bruto).
Realisasi pendapatan negara pada semester I-2025 mencapai Rp 1.210,19 trilium (40,3% dari target APBN 2025). Pendapatan negara yang berasal dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkontraksi 9% pada semester I-2025. Faktor penyebab penurunan diantaranya: pengaruh tren penurunan harga Indonesia Crude Price (ICP) dampak meningkatnya intensitas konflik geopolitik di Timur Tengah, pengalihan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Danantara, implikasi dari penetapan tarif PPN 12% secara terbatas terhadap barang mewah, implikasi penyesuaian sistem administrasi perpajakan (Coretax).
Realisasi belanja negara mencapai Rp1.407,1 triliun (38,8% dari target APBN 2025). Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.006,5 triliun (37,3% dari pagu APBN 2025) dan transfer ke daerah sebesar Rp400,6 triliun (43,5% dari pagu APBN 2025). Belanja negara tumbuh 0,6% dievaluasi dengan waktu yang sama periode lalu (semester I 2024).
Keseimbangan primer hingga semester I 2025 sebesar Rp59,2 triliun. Untuk sementara, defisit anggaran sebesar Rp197 triliun (0,81% terhadap Produk Domestik Bruto) yang dikalkulasi masih dalam limit normal dan terkontrol.
Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I 2025 mencapai 4,87% secara tahunan (yoy). Triwulan II 2025 secara tahunan tumbuh 5,12% (yoy), secara kuartalan tumbuh 4,04% (q-to-q), secara semesteran tumbuh 4,99% (c-to-c). Produk Domestik Bruto Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai Rp5.665,9 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp3.264,5 triliun atas dasar harga konstan 2010. Produk Domestik Bruto pada triwulan II 2025 mencapai Rp5.947,0 tumbuh 5,12% secara tahunan. Inflasi pada triwulan I 2025 sebesar 1,6% (yoy) dengan kontribusi volatile food rendah dan harga pangan yang stabil.
Fungsi countercyclical APBN 2025 di triwulan I dan II dikelola guna menstabilkan dampak global. Performance APBN dalam kapasitas instrumen countercyclical efektif menjaga kestabilan dan membantu pertumbuhan ekonomi dan juga dalam mengendalikan inflasi ditengah ketidakpastian global, kendatipun banyak tantangan.
Pemerintah harus konsentrasi mengoptimalkan efisiensi pengelolaan APBN, termasuk di dalamnya menjaga defisit APBN dalam ambang batas, mengelola utang dengan cermat, memaksimalkan efisiensi belanja, dan mengkoordinir yang teratur antar instansi bersangkutan. Pemerintah agar kontinu memantau kestabilan fiskal APBN supaya kapabel mengendalikan krisis ekonomi internal dan eksternal.
Penulis: Amistan Purba
Komite Analisa Ekonomi AP3I, Pemerhati Ekonomi dan Sosial.
