Jakarta, majalahgaharu.com Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar sidang pleno yang rencananya dihadiri tiga ribu lima ratus orang . Sidang Pleno II di berlangsung tanggal 6-9 Maret 2018 bertempat di hotel Novotel, Jakarta. Ketua umum Hipmi Bahlil Lahadalia ddi depan para pewarta Jumat 2/03/18, menjelaskan agenda tersebut ada yang menjadi konsen Hipmi yaitu mengenai Undang Undang Kewirausahaan yang saat ini sudah masuk Prolegnas. Undang undang ini dirasa penting karena sebagai payung hukum bagi pengusaha khususnya pengusaha muda.
Bahlil mengatakan ,“Rekan-rekan kita yang ada di DPC Kabupaten kota agar teman-teman muda yang tamatan SMU atau SMK atau selesai kuliah agar mau menjadi pelaku ekonomi di daerah masing-masing. Menjadi pengusaha itu harus menghilangkan rasa ketakutan. Yang penting ada komitmen dalam diri sendiri”, ujarnya berharap.
Pemerintahan Jokowi sendiri, Bahlil mengapresisasi kebijakan pemerintah yang sudah memberikan iklim yang baik pada dunia usaha ini. ada 16 paket salah satunya deregulasi tetapi memang diakuinya harus ada sinkronisasi dengan Kabupaten kota diberikan ruang oleh Undang-undang untuk membuat aturan masing-masing sehingga perlu sinkronisasi.
Kembali dalam konteks acara ini menurut Bahlil ada tiga agenda yang ingin dicapai dalam acara ini pertama; Konsolidasi dengan para anggota sendiri, kedua; materi tentang kepastian hukum di tahun politik di kaitkan dengan persoalan ekonomi. Ketiga; persoalan RUU kewirausaahan karena Indonesia kalah jauh dengan negara ASEAN lainnya dalam hal jumlah pengusahanya. jauh ketinggalan dengan Malaysia 5%, Siangapore 7%, Thailand 5%, Vietanam dan philipina 4%.
Problemnya tidak cukup mendorong orang agar menjadi pengusaha harus by design dan dituangkan lewat regulasi. Sehingga UU Kewirausaahan dirasa perlu dan HIPMI siap mengawal.
Sementara itu ketua BPP Hipmi, Arga wira mengatakan acara ini memang acara rutin sesuai AD/ART Hipmi pada acara ini akan membahas isu-isu penting seperti infrastruktur, ketimpangan ekonomi, tahunpolitik serta mebahas perlunya kebijakan yang berpihak pada dunia usaha.Rencana acara sidang dewan Pleno akan akan dibuka Presiden Jokowi dan akan diadakan pemaparan oleh menteri perdagangan, Kapolri, Jaksa Agung dan Menteri PU dan Anggota DPR RI Maruarar Sirait.
