Jakarta, majalahgaharu.com Masalah Papua memang masih menjadi perhatian khusus, terutama adanya pihak-pihak yang masih memperjuangkan kemerdekaan (OPM). Sementara Papua sendiri merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk mencari pokok persoalan tentang Papua Rabu 26/6/19 Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menggelar Focus Group Discustion (FGD) dengan melibatkan beberapa narasumber dan penanggap.
Yance Hendrick Udam (HYU) ketua Umum Gerakan Cinta Tanah air (GERCIN) yang merupakan tokoh muda Papua yang menjadi salah satu narasumber dalam FGD tersebut, melihat persoalan Papua memang ada beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti. Bicara Papua itu luas, karena luas Papua tiga kali luas dari pulau Jawa. Makanya ketika terjadi gerakan separatis, itu sebetulnya hanya lingkup kecil dari Papua sendiri, misalnya yang terjadi di Ndunga. Untuk itu lanjutnya, perlu adanya pemekaran kembali untuk propinsi Papua. Dengan pemekaran itu bisa mengeliminir daerah-daerah yang masih dianggap rawan, selain itu dengan pemekaran akan terjadi pemerataan pembangunan tentunya.
Kemudian membangun Papua masih pada tataran daerah pantai sementara, daerah pegunungan masih banyak yang perlu diperhatikan. Bagi ayah empat anak ini, di Papua untuk gerakan pro NKRI itu masih sedikit, dan perlu diperbanyak adanya gerakan-gerakan pro NKRI, sehingga makin banyak masyarakat memahami bahwa Papua itu bagian yang tak terpisahkan dengan NKRI.
Disisi lain HYU juga melihat celah, bagaimana suara-suara yang anti NKRI itu bisa terkikis, sebagai orang lapangan HYU merasakan bahwa kebanyakan dari yang bersuara merdeka itu mereka adalah generasi tua. Tetapi kalau negara tidak membuat suatu gerakan, memutus mata rantai itu, maka yang mudapun akan mengikuti mereka. Dalam hal ini HYU menawarkan agar merebut generasi milineal ini dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, misalnya bagaimana dengan membuat youtuber permaianan game yang mendidik, sehingga mereka dipicu untuk berkreatifitas serta kegiatan-kegiatan lainnya yang saat ini sedang digandrungi anak-anak muda.
Kembali HYU menegaskan perlu adanya aturan yang tegas tentang peredaran Miras, di Papua peredaran Miras sangat bebas sehingga banyak orang-orang Papua mabuk miras, kalau ini dibiarkan ada anggapan dari kelompok separatis ataupun luar negeri yang menuduh bahwa rakyat Papua dirusak karena bebasnya perdagangan miras oleh negara, serunya.
Pelatihan Bela Negara
Lanjutnya agar banyak generasi muda Papua memiliki rasa cinta tanah air, perlu diadakan pelatihan bela negara dengan wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika yang merupakan dasar serta falsafah bangsa. Program ini hendaknya melibatkan banyak pihak, agar semakin disadari oleh masyarakat bahwa Papua itu Indonesia. Tak lupa YHU juga menambahkan untuk mengatasi propaganda pihak kontra NKRI perlu dibuatkan portal-portal berita yang mengulas dan memberitakan tentang bagaimana keseriusan negara membangun Papua, pertarungan di medsos saat ini sangat gencar maka perlu juga adanya keseimbangan berita-berita yang kontra tersebut.
Gercin sebagai lembaga kemasyarakatan yang jelas merah putih, siap untuk mendukung Papua yang sejahtera, Papua yang aman dan menjadi bagian integral bangsa ini. Segala penyelesaian hukum harus ditegakkan karena ini juga menjadi bargaining bagi elit-elit politik Papua, ketika tersandung masalah hukum kemudian teriak Papua merdeka.
FGD dengan tema menghilangkan stigma 1 Juli sebagai hari kemerdekaan Papua Barat di pandu pihak Menkopolhukam dengan melibatkan beberapa lembaga seperti LIPI yang diwakili Dewi yang memaparkan persoalan Papua, seperti adanya sejarah Papua, pelanggaran HAM, Kertinggalan pembangunan, untuk itu dialog yang terbuka itu salah satu cara menemukan solusinya.
Beda dengan salah satu narasumber dari seorang dosen yang mengatakan bahwa faktor Papua bukan semata kemiskinan dan kesejahteraan tetapi sudah bicara ideology. Makanya terang Sepia dosen ini, penanganan masalah Papua harus tepat dalam memberikan solusinya. Perlu pendalaman terhadap masalah. Untuk itu sinergisitas berbagai lembaga harus ada yang bertanggung jawab dalam menjalankan wewenangnya.
Sedangkan Leo Litay dari Kantor Sekretaris Presiden (KSP) dalam kesempatan itu juga memaparkan bagaimana keseriusan pemerintah dalam membangun Papua, sudah beberapa kali Presiden Joko Widodo turun langsung ke Papua, bukan masalah infrastruktur saja tetapi juga bidang lain misal pendidikan dan kesehatan. “Jangan dikira dana pembangunan infrastruktur yang tinggi, tetapi justru dana untuk pendidikan dan kesehatan itu lebih banyak”, tukasnya.
Dalam FGD tersebut hadir dari Mendagri, Kemenkumham, Kemenko, PMK, Otda, BIN dan juga dosen Uncen. Menurut tuan rumah hasil dari FGD ini akan dibawa dalam rapat sehingga ada harapan seperti adanya usulan terbentuknya kementerian yang mengurusi daerah khusus-daerah khusus, sehingga ada satu kebijakan dalam mengatasi persoalan Papua misalnya.
Diplomasi terhadap pihak negara negara pasifik juga dibutuhkan dan ini sudah dilakukan sehingga negara-negara yang tadinya menuduh Indonesia berlaku negatif, menjadi melunak bahkan memahami posisi Indonesia. Tak ketinggal dengan dana Otsus yang juga akan disempurnakan kembali agar peruntukannya tepat sasaran.
