Jakarta majalahgaharu.com Dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 74 tahun, Persaudaraan Indonesia menggelar silahturahmi dan doa syukur nasional mengusung tema “Meng-Indonesia-kan Indonesia”, di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (18/8/2019). Acara ini ingin menegaskan kembali bahwa Indonesia perlu menjaga kerukunan sebagai keluarga besar yang terdiri dari beragam-ragam suku, etnis agama dan bahasa.
Arya Wedhakarna Tokoh Hindu yang juga anggota senator dari Bali, tegas perlu menghapus peraturan SKB dua menteri dan sebagai solusinya diterbitkannya UU perlindungan umat beragama. Dengan di hapuskannya SKB dua menteri, tidak akan terjadi penggusuran gereja seperti di Bogor, penurunan patung Budha dan tindakan diskriminatif lainnya, karena semua kita harus berdaulat.
Tentang UU Perlindungan umat beragama, Arya memberi bocoran dalam UU tersebut nantinya, kepala daerah bisa menyesuaikan aturan sesuai dengan kondisi daerahnya. Misalnya Aceh ada syariah demikian juga di Papua, Sulut, NTT ada program penginjilan demikian pula dengan Bali dengan khas Hindunya.
Pada kesempatan itu Arya juga menyinggung akan disahkannya UU Pesantren di mana yang Hindu, Budha dan Kristen tadinya hanya di bawah kementerian agama akan didorong menjadi undang-undang, dan uu tersebut punya daya paksa termasuk anggarannya.
Ucapan terimakasih kepada umat Hindu di mana Puranya yakni Pura Aditya Jaya Rawamangun, sudah bersedia menjadi tuan rumah, dalam doa bersama lintas agama dan keyakinan. Mengenai sikap umat umat Hindu sendiri, tentang ke-Indonesiaan sudah tuntas terang Arya. Kenapa, karena yang digenggam burung Garuda sebagai lambang negara itu bahasa Hindu diamcil dari kitab Weda, yakni Bhineka Tunggal Ika. Demikian juga dengan bendera merah putih bendera Majapahit di mana merah artinya darah ibu pertiwi sedangkan putih lambang angkasa.
Perjuangan selanjutnya tentang persaudaraan Indonesia sebagai wadah ini, janganlah sekedar seremonial, tetapi juga harus diurus legalitasnya. Dengan demikian wadah ini dalam rapat kerja, juga bisa memberikan masukan baik kepada pemerintah Joko Widodo serta DPD RI agar bisa bersinergi. Selain itu Arya mengajak agar bisa memamfaatkan kantor-kantor pengadilan agama di daerah-daerah, yang saat ini baru bisa dimamfaatkan saudara-saudara umat Muslim, kenapa tidak juga dimanfaatkan agama-agama lainya, tinggal mengubah satu pasal saja bisa digunakan bersama-sama.
Willem Frans Ansanay salah satu Tokoh Papua dalam kesempatan itu mengatakan perlakuan masyarakat di berbagai wilayah Pulau Jawa terhadap warga negara Indonesia asal Papua, sudah sepantasnya mendapat koreksi. “Jangan ada lagi umpatan-umpatan ‘monyet’ atau ‘wong ketek’!” saat hadir dalam pertemuan silaturahmi lintas tokoh dan agama di Pura Aditya Jaya, Rawamangun. Papua sudah menjadi bagian integral bangsa ini, untuk itu tegasnya dalam menjaga Indonesia orang Papua juga melakukan hal yang sama, tukas tim relawan kemenangan Jokowi Mahruf di Papua dan Papua Barat.
“Sebetulnya itu adalah rangkaian dari persoalan lama,” begitu Frans menyikapi sikap mahasiswa asal Papua, yang dikabarkan enggan memasang bendera merah putih di tempat kost mereka. Maksud dari persoalan lama itu menurut Frans, adanya sebagian orang yang menginginkan Papua merdeka. Dan isue itu sebenarnya bisa diatasi pemerintah dengan membangun manusia Papua dengan baik.
Hadir dalam silaturahmu dan doa bersama Edy Junaidi kepala dinas pariwisata, HP Panggabean Penggiat budaya Batak, Haposan Sianturi Pdt HKBP, Pdt Shepard Supit tokoh-tokoh lintas agama dan juga ketua Umum Persaudaraan Indonesia Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon, Dr Jooner Rambe, SE MM
