Oleh: Abdon A. Amtiran
Majalahgaharu Jakarta Ada sesuatu yang perlu kita renungkan secara serius sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Kristen di Nusa Tenggara Timur. Kita sedang berbicara tentang pembangunan Tugu Kristus Memberkati di Pulau Semau dengan anggaran yang diberitakan mencapai sekitar Rp157 miliar. Pada saat yang sama, masyarakat dikejutkan oleh pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Dua persoalan ini menghadirkan ironi sosial dan moral yang tidak boleh kita abaikan.
Di satu sisi, kita bersemangat membangun simbol kebesaran Kristus. Di sisi lain, kita masih dihadapkan pada persoalan integritas kepemimpinan, penghormatan terhadap perempuan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang lemah.
Pertanyaannya sederhana: Untuk apa kita membangun monumen Kristus yang begitu megah, jika nilai-nilai Kristus belum sungguh-sungguh hidup dalam perilaku manusia, terutama mereka yang diberi kekuasaan?
Ini bukan serangan terhadap agama, bukan pula upaya menghakimi seseorang yang perkaranya masih harus dibuktikan secara hukum. Ini adalah kritik sosial terhadap cara kita memahami iman, kekuasaan, dan tanggung jawab moral.
Jangan Hanya Membangun Patung, Bangunlah Moralitas
Pembangunan Tugu Kristus di Pulau Semau tentu dapat dipandang sebagai simbol iman dan potensi wisata religi. Namun, pembangunan sebesar itu harus dijawab dengan pertanyaan mendasar: apakah ini benar-benar menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat?
Ketika masih ada masyarakat yang membutuhkan jalan yang layak, air bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan berkualitas, dan lapangan pekerjaan, pemerintah harus mampu menjelaskan prioritas anggaran secara terbuka.
Kita tidak sedang menolak pembangunan monumen keagamaan. Kita hanya ingin mengingatkan bahwa pembangunan fisik tidak boleh mengalahkan pembangunan manusia. Sebab, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa kemuliaan iman diukur dari besarnya bangunan keagamaan. Dalam Matius 22:39, Yesus mengajarkan: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Artinya, kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kasih berarti memperhatikan rakyat kecil, melindungi perempuan, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada manusia yang diperlakukan secara tidak bermartabat.
Jangan sampai kita begitu bangga dengan patung Kristus, tetapi lupa membangun karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak kekurangan simbol agama. Yang sering kita kekurangan adalah keberanian untuk menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.
Dugaan Kekerasan Seksual: Jabatan Bukan Kekebalan Moral
Pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang menjadi persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian publik. Perkara tersebut harus ditangani secara profesional dan adil oleh aparat penegak hukum. Asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap pelapor maupun pentingnya pengungkapan kebenaran.
Persoalan ini juga mengingatkan kita bahwa jabatan publik bukan sekadar kehormatan, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab moral. Seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dalam menghormati martabat manusia. Kekuasaan tidak boleh membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada hukum, apalagi merasa memiliki hak untuk memperlakukan orang lain sesuka hati.
Dalam iman Kristen, setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27). Karena itu, perempuan bukan objek, bukan alat pemuas keinginan, dan bukan manusia yang boleh direndahkan martabatnya.
Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, maka persoalannya bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan serius dalam tanggung jawab moral. Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai berbicara tentang pembangunan dan agama. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, pengendalian diri, kejujuran, dan rasa hormat terhadap sesama.
Gereja Jangan Hanya Hadir dalam Acara Seremonial
Kita juga perlu memberikan kritik kepada kehidupan gereja dan umat Kristen. Mengapa suara gereja sering begitu kuat dalam kegiatan seremonial, tetapi terkadang tidak terdengar cukup tegas ketika masyarakat menghadapi persoalan ketidakadilan?
Gereja tidak boleh hanya hadir dalam peresmian gedung, pembangunan monumen, acara politik, dan kegiatan keagamaan yang megah. Gereja harus hadir ketika perempuan membutuhkan perlindungan, ketika masyarakat miskin membutuhkan pembelaan, ketika anak-anak menghadapi kekerasan, dan ketika keadilan dipertanyakan. Kasih Kristen tidak berarti diam terhadap kesalahan.
Kasih bukan berarti melindungi orang yang memiliki jabatan. Kasih bukan berarti membela seseorang karena kedekatan politik atau hubungan pribadi. Dalam Efesus 4:15, kita diajarkan untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih. Artinya, kita harus berani mengatakan benar jika benar dan salah jika salah, tanpa fitnah, tanpa kebencian, tetapi juga tanpa kompromi terhadap ketidakadilan.
Gereja harus menjadi suara moral masyarakat, bukan menjadi alat pembenaran kekuasaan. Jika gereja hanya berani berbicara tentang kasih tetapi takut menyuarakan keadilan, maka ada sesuatu yang perlu dievaluasi dalam kehidupan bergereja.
Masyarakat Membutuhkan Pemimpin yang Berkarakter, Bukan Sekadar Proyek Besar
Pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran, tingginya bangunan, atau banyaknya proyek yang diresmikan. Keberhasilan pemerintah harus diukur dari kesejahteraan rakyat. Apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pendidikan? Apakah pelayanan kesehatan semakin baik? Apakah lapangan pekerjaan semakin tersedia? Apakah perempuan dan anak merasa aman? Apakah rakyat kecil mendapatkan keadilan? Itulah ukuran pembangunan yang sesungguhnya.
Tugu Kristus di Pulau Semau boleh menjadi kebanggaan daerah. Namun, kebanggaan itu akan kehilangan makna apabila masyarakat di sekitarnya tidak merasakan perubahan kehidupan yang lebih baik.
Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Semau, membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan ekonomi lokal, dan tidak mengabaikan kebutuhan dasar rakyat. Jangan sampai kita membangun destinasi wisata religi yang megah, tetapi membiarkan persoalan sosial masyarakat tetap tidak terselesaikan. Kita membutuhkan pembangunan yang memuliakan manusia, bukan sekadar pembangunan yang menghasilkan kebanggaan visual.
Jangan menjual nama Kristus, tetapi mengabaikan ajaran Kristus. Inilah kritik moral yang paling mendasar. Kita sering menggunakan nama Tuhan dalam pidato, kegiatan pemerintahan, acara keagamaan, bahkan dalam membangun citra kepemimpinan. Tetapi pertanyaannya: apakah nama Tuhan benar-benar tercermin dalam tindakan kita?
Kristus mengajarkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Kristus mengajarkan pelayanan, bukan penyalahgunaan kekuasaan. Kristus mengajarkan keadilan, bukan perlindungan terhadap kepentingan kelompok. Markus 10:45 mengingatkan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka, seorang pemimpin yang mengaku hidup dalam nilai-nilai Kristen harus memahami bahwa kekuasaan adalah kesempatan untuk melayani, bukan kesempatan untuk memuaskan kepentingan pribadi.
Kita harus berhenti menjadikan identitas Kristen sebagai ukuran tunggal moralitas seseorang. Seseorang tidak otomatis memiliki integritas hanya karena rajin beribadah, aktif dalam kegiatan gereja, atau dekat dengan pemimpin agama. Iman harus dibuktikan melalui perbuatan. Jangan sampai kekristenan hanya menjadi identitas sosial, tetapi kehilangan kekuatan sebagai pedoman moral.
Penutup
Persoalan Tugu Kristus di Pulau Semau dan pemberitaan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang harus menjadi bahan introspeksi bersama. Kita tidak sedang mempertentangkan pembangunan dengan agama. Kita juga tidak sedang menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum proses hukum selesai. Tetapi kita sedang mempertanyakan arah moral kehidupan masyarakat dan kepemimpinan kita.
Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. Sudah saatnya gereja menunjukkan keberanian moral untuk menyuarakan keadilan. Dan sudah saatnya para pemimpin memahami bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebab, membangun patung Kristus memang dapat menjadi simbol iman. Tetapi membangun kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, bermartabat, dan penuh kasih adalah wujud nyata dari penghayatan iman tersebut.
Jangan sampai Tugu Kristus berdiri semakin tinggi, sementara moralitas kita semakin rendah. Jangan sampai salib menjadi kebanggaan di ruang publik, tetapi kasih dan keadilan justru kehilangan tempat dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, Kristus tidak hanya ingin dipatungkan, tetapi ajaran-Nya harus dihidupkan.
Dan pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu membangun monumen untuk Tuhan, tetapi pemimpin yang mampu memperlakukan rakyatnya dengan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan.
Penulis adalah Salah satu Pimpinan dan Dosen Sekolah Tinggi Theologia IKAT Jakarta

