Majalahgaharu Tangerang Peran tokoh agama sangat dibutuhkan membawa kedamaian dan kerukunan. Mengingat Indonesia begitu beragam baik suku, budaya dan agama, disisi diakui perbedaan itu menjadi kekayaan namun terkadang menjadi petaka ketika perbedaan ini dibenturkan. Dan yang sering membenturkan adalah permainan politik identitas dengan politisasi agama seperti yang terjadi di Pilkada DKI 2017 yang lalu.
KRHT P Astono Chandra Dana atau yang dipanggil Kanjeng Astono Ketua bidang keagamaan dan spiritualitas Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat terkait adanya permainan politik identitas dengan memainkan agama mengatakan bahwa pertama bahwa pesta politik itu memang setiap lima tahun sudah terjadi. Pemilu itu sebuah proses demokrasi yang tidak harus proses demokrasi itu menyebabkan perpecahan antar umat.
Kenapa, karena setelah proses lima tahunan pemilu itu kita akan berjalan normal seperti biasanya, nah kalau adanya proses politik lalu terjadi pembelahan tentu akan sangat berdampak terhadap kehidupan kita yang seharusnya sudah sangat mapan dan baik.
Situasi inilah yang harus disampaikan kepada kita semua termasuk umat Hindu di mana tahun politik kita hadapi dengan sebuah kegembiraan bukan malah menyusahkan. Semua ini bisa berjalan dengan baik ketika masing-masing bisa menyikapi bahwa sebuah perbedaan termasuk beda pilihan itu adalah hak yang memang melekat di setiap individu umat, katakan yang satu memilih A, B dan sebagainya itu hanya semata proses demokrasi yang tak ada kaitannya dengan keagamaan.
Kanjeng Astono menyarankan jangan sampai karena pemilu lalu terjadi pembelahan diantara sesama anak bangsa dan sesama umat. Kita pernah mengalami proses demokrasi pilkada DKI ini riil kita lihat dengan permainan politik identitas, jangan sampai terulang karena dampaknya sulit dihilangkan.
Untuk menanggulangi agar tidak dipakainya politik identitas dalam pileg, pilkada maupun Pilpres, kanjeng Astono sendiri bersama dengan tokoh-tokoh lintas agama baik dari PBNU, MUI dan juga lintas yang lain sudah menandatangani kesepakatan untuk menghimbau agar para politikus di partai-partai yang akan berlaga di ajang pemilu tahun 2024 agar tidak menggunakan sarana politik identitas.
“Kami sebagai tokoh-tokoh agama hanya bisa mampu menghimbau karena tidak memiliki wewenang untuk eksekusi kebijakan”, tandas mantan anggota FKUB Kabupaten Tangerang ini.
Perlu kita sadari bahwa kalau tidak bisa tokoh-tokoh politik ini masih tetap menggunakan cara-cara politik identitas tinggal perkuat di keumatan masing-masing. Karena kita tahu politik itu kan pertemuan berbagai kepentingan sehingga apapun yang menjadi kepentingannya tersebut akan diperjuangkan segigih-gigihnya termasuk memakai politik identitas bagi mereka yang haus kekuasaan.
Berangkat dari kondisi adanya politisi yang mabuk atau libido kekuasaan yang tinggi itu, sekalipun para tokoh agama sudah menghimbau sedemikian rupa agar tidak menggunakan politik identitas tetap saja mereka akan lakukan penghalalan segala cara.
Termasuk bagi mereka yang awal-awalnya berjanji tidak akan menggunakan politik identitas namun karena libodo berkuasanya sangat tingga akan juga mengingkarinya.
Makanya untuk menjaga agar umat tidak masuk dalam pengaruh permainan politik identitas, para tokoh agama perlu memperkuat umat-umatnya. Sehingga mereka tidak terpancing masuk di dalamnya, terutama dengan berita-berita hoax yang disebarkan di media sosial ini sangat berpengaruh.
Melalui berita hoax seperti issue-isue yang tidak ada namun diadakan melalui medsos ada kesengajaan orang memancing di air keruh agar kondisi ini menjadi keruh dan tragisnya sekarang berita-berita itu sudah banyak di medsos.
Kanjeng Astono melihat di umat Hindu yang umatnya terjun politik tidak ada yang memakai cara-cara memainkan politik agama lain hal dengan penganut agama lainya. Sekali lagi di Hindu sendiri sepengetahuan Kanjeng Astono mereka sangat paham bahwa keberagaman itu sudah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya bagi politisi dari umat Hindu meyakini kalau keragaman itu harus di jaga dan di rawat jangan sampai karena kepentingan politik sesaat kemudian menjadi rusak.
“Makanya saya yakin sekali bagi politisi yang beragama Hindu tidak akan memakai permainan politik identitas untuk kepentingan politiknya”, tandasnya yakin.
Berkenaan dengan pilihan presiden terutama menurut Kanjeng Astono tidak ada arahan atau mengajukan kreteria bagi para calon siapapun. Bagi umat Hindu diyakini sudah mampu memakai hati nuraninya siapa yang memang layak didukung. Sudah beberapa periode dilaksanakan pemilihan selama ini pula sebagai tokoh Hindu mengarahkan umat untuk memilih sekalipun dengan kreteria tertentu, karena ya tadi bagi Umat Hindu sudah mampu menentukan pilihan sesuai hati nurani.
Selain itu sebagai tokoh agama Hindu mengatakan bahwa umat Hindu sendiri sudah dewasa dan bisa menentukan pilihannya dengan bebas.
Terpenting gunakan hak politik sebaik-baiknya sepanjang didasari dengan mempertimbangkan apakah yang dipilih itu sudah sesuai yang diharapkan dengan jalan yang diridhoi Sang Hyang Widhi.
Menghadapi tahun politik nanti sebagai tokoh agama berharap para tokoh agama di seluruh Indonesia termasuk di kalangan Hindu maupun agama-agama lain baik dari Muslim, Kristiani, Budhis dan Khonhuchu mari menyatukan langkah menggalang untuk menghimbau umat kita agar tidak terjebak dalam permainan politik identitas.
Kita harus bersama-sama guyup untuk melakukan untuk mencegah agar tidak terjadi sekalipun kalau di lihat siatuasi yang perkembang sulit, namun sebagai manusia dan tokoh agama harus tetap berusaha. Sekali lagi sebagai tokoh agama peran yang bisa dilakukan hanya menghimbau.
Mari tetap menjaga keberagaman dan persaudaraan agar Indonesia tetap aman damai dan tentram tidak terbelah karena adanya perbedaan karena politik identitas. YM
