Jakarta, majalahgaharu.com – Santer terjadi perdebatan adanya surat yang dikeluarkan pihak BPH GBI (Bada Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia) di bawah ketua Teologinya menanggapi ajaran Pdt Erastus Sabdono. Hal itu didorong adanya pernyataan Pdt Erastus dalam videonya yang menanggapi pertanyaan berbagai pihak tentang akan keluarnya dari GBI dan mendirikan sinode baru Gereja Suara Kebenaran Injili (GSKI). Pdt Japarlin Marbun ketika dijumpai di Karawang Jawa Barat saat memimpin ibadah GBI Sinona membenarkan bahwa Pdt Erastus Sabdono mau keluar dari GBI dan mendirikan sinode baru. “Prinsipnya siapapun yang mau bergabung ataupun keluar dari sinode GBI tak masalah toh selama ini ada beberapa yang menyatakan keluar, kalau memang itu kemauannya, bagi GBI tak bisa memaksa”, urainya ketika itu.
Kalau kemudian menimbulkan polemik terkait dengan surat yang dikeluarkan pihak GBI dengan teologinya Pdt Erastus, itu hanya sifatnya menjawab dalam video yang bersangkutan. Namun kemudian pihak MPL dan BPH GBI bertemu Selasa 18/09/18 kemudian dilanjutkan konferensi pers, Pdt Japarlin mencoba menjelaskan hasil dari rapat tersebut termasuk ketika menanggapi surat BPH tentang teologinya Pak Eras, seperti apa sikap dari BPH sendiri. “Sekarang Pak Eras kan sudah menyatakan keluar dari GBI jadi pihak BPH GBi tak mempersoalkan lagi tentang apa teologi Pak Eras, kami sebagai sesama teman pelayanan menghargai saja”, ungkap Ketua Umum BPH GBI ini serius.
Selain itu pihak sinode GBI yang rencananya akan menggelar sidang sinode 23-26 Oktober 2018 di SICC, Sentul Jawa Barat, akhirnya diputuskan dimundurkan hingga 27-30 Agustus 2019. Keputusan itu, terang Japarlin yang didampingi Paul Wijaya (Sekretaris Umum) dan Pdt. Suyapto Tandyawasesa (Bendahara Umum) mengatakan bahwa telah disepakati bulat pada Sidang Pleno GBI yang diselenggarakan di kantor sinode, Jalan Ahmad Yani, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
Rapat yang dihadiri BPH, BPD dan MPL tersebut, sepakat bahwa konstelasi politik Indonesia semakin ramai dan menghangat jelang kampanye Pilpres dan Pileg yang dimulai Oktober 2018. Dengan demikian mempertimbangkan eskalasi politik tersebut dikuatirkan bisa mengganggu sidang sinode jika dipaksakan berbarengan waktunya dengan masa kampanye.
“Jadi dalam rapat yang dihadiri BPH, BPD ada 28 yang hadir dan MPL, telah disepakati untuk menjadwal ulang Sidang Sinode satu tahun, yakni 27-30 Agustus 2019, dengan pertimbangan bahwa Oktober nanti sudah masuk masa kampanye, baik Pilpres dan Pileg. Dikuatirkan jika para hamba Tuhan dari seluruh Indonesia was-was tidak bisa datang akan otomatis mengganggu jalan persidangan,” jelas Japarlin alasan penundaan sidang tersebut. Dengan demikian, tahun depan, 27-30 Agustus 2019, kita berharap bisa melaksanakan Sidang Sinode ke depan lebih baik, dan jauh dari gonjang ganjing seperti sekarang ini.
Japarlin juga menegaskan bahwa penundaan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Erastus pisah dan membentuk sinode baru. Ditanya penundaan satu tahun ke depan, otomatis memperpanjang masa jabatan pengurus BPH, apakah tidak berpotensi melanggar Tata Tertib GBI (AD/ART GBI) apalagi sebelumnya sudah pernah ada preseden dan cukup ramai diperdebatkan.
“Sama sekali tidak melanggar. Keputusan ini adalah keputusan bersama setelah dibahas secara dalam, antara BPH, BPD dan MPL. Aturan GBI memungkinkan hal itu, asal atas dasar alasan yang bisa diterima semua pihak dan kesepakan bersama,” ujarnya. Ditambahkan Japarlin Marbun, meski sidang sinode rencana semula berlangsung 23-26 Oktober hingga saat ini masih sedikit peserta sinodestan yang mendaftar. “Jadi tidak masalah, nanti akan dihubungi dan diberitahukan secara resmi,” paparnya. [RA]
