JAKARTA majalahgaharu.com – TIM Khusus Pemantapan Pemenangan Joko Widodo – KH Ma”ruf Amin (TPP DOA) menyebut aksi unjuk rasa dan berbagai peristiwa pengusiran para pendatang di Wamena tidak mempengaruhi akan pelantikan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 yang digelar pada 20 Oktober.
Ketua Umum dan Seretaris Jendral TPP DOA Ikhsan Abdullah dan Yongla Patria M memastikan,tidak mempengaruhi pelantikan Presiden – Wakil Presiden tanggal 20 oktiber 2019.
“Tidak ada halangan dan Pasti di lantik Bpk Ir H Jokowi sebagai Presiden & Bpk Prof Dr KH Ma”ruf Amin sebagai Wakil Presiden tanggal 20 Okober 2019,”ujar Iksan, dalam keterangan persnya, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Lebih lanjut dia mengatakan, pernyataan tokoh-tokoh seperti Permadi yang mengungkapkan di media online tentang pelengseran Presiden. “Sri Bintang Pamungkas pun memojokkan Presiden, serta banyak analisis adanya penumpang gelap yang ingin menunggangi demo-demo tersebut,” ujar dia.
Sementara, Iksan mengatakan mahasiswa berunjuk rasa ke DPR terkait RUU KUHP & Revisi UU KPK bukan untuk menjatuhkan Presiden.
“Lagi pula Presiden sudah menyatakan menunda RUU KUHP kemudian terkat Revisi UU KPK yang sudah disetujui DPR RI maka Presiden pun sudah menyatakan bahwa ada jalur langkah langkah kongrit melalui jalur Judicial Review ke MK atau pun Presiden mempertimbangkan mengeluarkan Perpu, jadi jangan bola panasnya di arahkan ke Presiden terus.”ucapnya.
Hal senada, Yongla mengimbau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berperan pro aktif menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan pelajar (SMP/SMA), dan kepala sekolah yang membiarkan anak didiknya melakukan unjuk rasa.
“Unjuk rasa adalah dinamika politik namun sebaiknya di harapkan jangan ada penumpang gelap karena secara konstitusi Jokowi sudah memenangi Kontestasi Pilpres 2019 serta juga sdh ” menang” di MK,”ujarnya.
Lebih lanjut, Yongla juga mengemukakan,
permasalahan di Papua sudah diketahui akar permasalahannya, dan terus menerus Pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan di bagian Indonesia paling timur itu.
“Kita juga selalu berdoa agar masalah papua cepat terselesaikan dan kiranya Tuhan memberkati serta memberi kedamaian pada masyarakat papua dan seluruh rakyat Indonesia,”katanya.
Menurutnya, pernyataan Permadi, yang juga politikus Partai Gerindra, dan Sri Bintang Pamungkas adalah riak riak yang tidak besar di gelombang kekuatan lautan politik yang sangat luas.
Dia mengatakan, pelantikan Presiden – Wapres tidak bisa di majukan atau di undur, tetapi tetap tanggal 20 Oktober. Pasalnya, selama ini sudah berjalan setiap perode 5 tahunan seperti juga pelantikan DPR RI, yang sudah berlangsung periode 5 tahunan.
“Agenda pelantikan Presiden/Wapres sudah di agendakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, sudah disepakati bersama,”ujarnya. [RAL]
