Majalahgaharu.com Manokwari Jaringan Damai Papua (JDP) sangat tidak sependapat dengan langkah Kapolres Tolikara yang menggunakan pendekatan kekerasan senjata api dalam menyikapi reaksi rakyat sipil hingga mengakibatkan 4 (empat) orang terluka dan satu diantaranya dikabarkan meninggal dunia.
Selaku Juru Bicara JDP, kami memandang bahwa alasan terjadi “penyerangan” terhadap Markas Polres (Mapolres) Tolikara oleh sejumlah orang tersebut sangat perlu didalami melalui penyelengaraan investigasi menurut hukum.
JDP oleh karena itu mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) untuk segera membentuk tim investigasi independen, guna mengungkap dugaan adanya pelanggaran HAM (berat) dalam peristiwa kekerasan terhadap warga sipil oleh anggota Polres Tolikara Senin (19/12).
Alasan yang digunakan oleh Kapolres Tolikara dan Polda Papua bahwa penembakan tersebut dipicu oleh adanya penyerangan terhadap anggota Polres Tolikara patut dikaji dan didalami melalui investigasi independen yang dilakukan oleh Komnas HAM RI serta dapat melibatkan pengamat hukum dan hak asasi manusia internasional maupun nasional.
Ini penting untuk meramu masukkan konstruktif demi meningkatkan pelayanan masyarakat yang berpola damai dan tanpa menggunakan anasir-anasir kekerasan, termasuk bersenjata oleh oknum-oknum aparat di lapangan, seperti halnya di Tolikara ini. Cristian W
