Jakarta, MajalahGaharu.com – Forum Negarawan kembali menggelar diskusi kebangsaan bertempat di Al Jazeerah Restaurant, Polonia, Jakarta Timur, Senin (11/12). Seperti diketahui Forum Negarawan sering menggelar kajian melalui diskusi dalam rangka turut memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa dan negara dengan mengundang tokoh-tokoh penting. Diskusi yang ke-10 ini dipandu langsung Prof. Yudhie Haryono.
Prof. Ir. Son Diamir, MSc, PhD menyinggung pembangunan negara kepulauan dan mendesak reformasi tujuh sistem kebijakan negara.
“Pembangunan Indonesia selama ini berorientasi ke darat, yang seharusnya dilakukan seimbang dan terintegrasi antara pembangunan darat dan kelautan,” jelasnya.
Menurutnya, perlu afirmatif membangun kelautan termasuk menuju negara maritim terkemuka dunia dilakukan melalui 5 pilar yaitu pertama, membangun kembali budaya bahari. Kedua, membangun ekonomi kelautan termasuk industri perikanan. Ketiga, mengelola wilayah dengan mamastikan batas dan lainnya. Keempat, menegakkan kedaulatan nyata di laut. Terakhir, mengembangkan sistem hukum nasional kemaritiman.
Senada dengan itu Prof. Abimanyu T Alamsyah menyoroti fakta bahwa dulu banyak negara lain belajar pengelolaan kekayaan laut ke Indonesia, tetapi belakangan ini sudah berbalik tertinggal jauh. Misalnya dengan China yang mengusai Laut China Selatan dan juga Jepang.
“Indonesia harus menanggalkan 3 ALKI yang ada, karena ini jelas dapat mempengaruhi kesuburan perikanan dan kekayaan laut lainnya,” kritiknya tegas.
Ia juga menyayangkan bahwa struktur laut Indonesia yang berkurang. Kalau kita menerapkan sistem yang dianut China dan Jepang, maka wilayah laut dan daratan Indonesia bisa lebih luas lagi dari apa yang ada sekarang.
Indonesia negara kaya, maka perusahaan asing yang ada, lima sampai sepuluh tahun ke depan harus kita ambil alih. Ini biar sejalan dengan teori pembangunan ekonomi suatu negara yang benar bukan seperti sekarang menumpuk uang.
Sementara Prof. Didin S Damanhuri menyampaikan tiga hal penting yakni perlu untuk memperkaya prespektif maritim. Kedua, mengapa Jokowi gagal eksekusi nawacita dalam konteks tol laut dll. Berikutnya, Indonesia tetap negara daratan.
“Ada bukti sejarah bahwa kapal Venisi sudah berlayar sampai ke ujung Afrika untuk berdagang rempah dengan Yunani,” ungkapnya.
Dalam perspektif bagaimana 2024, ini menjadi tantangan elit politik dan mungkin kita semua. Sejak 1998 sudah ada prinsip maritim, kesejahteraan sosial dengan peran negara. Tetapi oleh NGO menjadikan peran negara minum. Intinya Indonesia sudah menganut prinsip ekonomi liberal, bahkan lebih liberal dari Amerika.
Disambung Dody menyinggung deklarasi Juanda dengan pengusaan 12 Mil laut. Kalau kita bicara negara kepulauan atau maritim harus juga bicara wawasan nusantara. Hakekat wawasan nusantara adalah untuk menyatukan perbedaan dari aspek politik, ekonomi, budaya dan sosial.
Topik hari ini, apa masukan yang kita bisa berikan untuk calon presiden. Dalam UUD 1945 pasal 33 konteks pemahaman antara “dikuasai” negara sering disalahartikan. Maksud dikuasai adalah dimamfaatkan untuk kepentingan rakyat dan rakyat berdaulat atas bumi, air dan segala yang ada dalamnya dikuasai negara.
“Banyak pejabat di negeri ini yang tidak paham UUD 1945. Saya kira ini jadi pokok permasalahan bangsa ini sekarang ini,” sesalnya
Kemudian Nurrahman menegaskan bahwa pemilih pilpres nanti, dalam arti kita semua, harus menggaungkan anti korupsi. Karena itu memilih presiden juga harus yang anti korupsi.
“Mari kita bebas berkata-kata, tetapi yang tidak menyebabkan konsekuensi atau resiko untuk kita semua. Berkata-kata memang boleh dijamin UU,” ujarnya untuk mengingatkan peserta diskusi.
Giliran dr Tifa mengingatkan akan ada kejadian yang terjadi 2024. Peneliti ini kejadian nomor satu akan Pandemi Treaty berlaku bagi semua negara anggota WHO. Bahwa semua RS akan menggunakan aturan WHO. Jadi protokol tindakan untuk pasien bukan atas dokter yang merawat atau aturan RS tetapi menggunakan standart WHO.
“Contoh semua pasien gejala covid harus menggunakan fertilator berdasarkan aturan WHO lewat pandemi treaty. Ini juga mempercepat pasien meninggal,” kritiknya. Karena itu banyak hal yang harus kita wanti-wanti agar jadi korban.
Pandangan lain dikemukakan Sayuti Asyathri yang menyoroti fenomena yang dulu sudah terjadi di Orde Baru seperti oligarki, KKN, korupsi dll sudah terjadi juga sekarang di Orde Reformasi. Negara harus menuju wellfare artinya tidak boleh presiden melaksanakan apa yang tidak dijanjikan sebelumnya.
“Kita minta, Anda calon presiden apa yang bisa diberikan ke masyarakat. Harus ada political correct. Siapapun capres harus berani berjanji kembali ke UUD 1945. Sebab semua bisa diatasi jika kembali ke UUD 1945, kembali ke musywarah dan gotong royong,” tandasnya.
Tampil menjadi pembicara terakhir, Komjen Dharma Pangrekun menyatakan apa yang disampaikan semua pembicara tadi antara harapan, realitas dan mimpi. Sebenarnya sudah lama kita ada dalam cengkramen mereka lewat sistem berbasis SAINS. Dengan berbasis data dan data itu terkait dengan angka. Ini menyebabkan kehidupan formalitas.
“Politik itu mempermainkan mindset bahkan iman kita. Contoh Covid 19. Saya tahu persis permainan itu,” paparnya.
Lebih jauh kata Dharma dengan konsep sains kita dijauhkan dari spritualitas. “Itu sengaja dilakukan agar kita lupa sebagai makhluk spritualitas. Sejak lama kita tergiring globalisasi.”
Menutup diskusi Eko Sriyanto Galgendu menyampaikan sebagai inisiator forum negarawan yang telah menyelenggarakan sepuluh putaran kegiatan dan diskusi pihaknya menyampaikan terimakasih atas kebersamaan yang terjalin selama ini.
“Sekali lagi terimakasih, apalagi kawan-kawan yang hadir berani mengemukakan pendapatnya meski ada resikonya. Kami hanya bisa memberi doa. Semoga doa ini bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi apa yang akan datang, meski kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Dengan keyakinan spritual semoga terang bagi bangsa,” tutur Eko dengan memimpin doa dengan doa bhumi.
