Jakarta, majalahgaharu.com- Tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi, secara khusus di wilayah perkotaan, ikut berkontribusi terhadap permasalahan kemacetan. Di kota besar seperti Jakarta misalnya, kemacetan telah lama menjadi ‘benang kusut’ yang sulit diurai sebagai akibat dari ramainya minat penggunaan kendaraan pribadi.
Pemerintah sendiri telah berupaya menghadirkan pelbagai solusi bagi kemacetan di ibukota, salah satunya dengan membangun sarana dan prasarana transportasi massal. Meski ramai diminati, nyatanya kehadiran transportasi massal belum menjawab secara menyeluruh permasalahan di wilayah perkotaan.
Sebagai salah satu solusi yang dirasa jitu dalam mengurai masalah kemacetan, pengembangan kawasan berorientasi transit atau yang lebih dikenal dengan Transit Oriented Development (TOD) perlu dilakukan. Gagasan tersebut disampaikan oleh Institut Transportasi dan Logistik Trisakti (ITL Trisakti), saat menggelar Seminar Urban Transport bertajuk “Peranan TOD dalam Pembangunan Kawasan Perkotaan dengan Angkutan Berbasis Rel sebagai Solusi untuk Mewujudkan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan”, di kampus ITL Trisakti, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Rabu pagi (06/11/2019).
Dalam seminar tersebut ITL Trisakti menghadirkan delapan pembicara. Mereka adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian, Ir. Zulfikri M.Sc; Perwakilan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Prof. Dr. Ir. Sutanto Suhodo; Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. Harun Al Rasyid; Guru Besar Bidang Transportasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Suyono Dikun, M.Sc; Managing Director Collier International, Mike Broomell, M.BA; Direktur Utama PT. Adhi Karya Tbk, Budi Harto; serta Ir. Soemino Eko Saputro, MM, dan Dr. Ir. L. Denny Siahaan, MSTr, selaku akademisi ITL Trisakti.
Pada kesempatan ini ITL Trisakti ikut menyoroti tantangan dalam pembangunan kawasan TOD yang dinilai sangat beragam. Perencanaan pembangunan kawasan TOD pada umumnya akan dibangun di daerah yang telah terbangun sebelumnya. Hal ini dinilai memiliki tantangan hambatan tersendiri mulai dari aspek sosial seperti isu kepemilikan lahan, potensi resistensi dari masyarakat hingga kompensasi. Untuk itulah ITL Trisakti berpendapat bahwa pengembangan TOD harus diikuti dengan pengakomodasian rencana tata ruang baik dari lingkup umum maupun detail, serta kesepakatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Sisi lain yang menjadi sorotan adalah tingginya dana yang dibutuhkan sebagai pembiayaan pembangunan kawasan TOD. Sebagai solusi, ITL Trisakti menawarkan sejumlah opsi pembiayaan dengan menggunakan metode Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, atau yang dikenal KPBU.
Yang ikut menjadi catatan kritis di seminar ini adalah asas keadilan yang harus diterapkan bagi semua kalangan. Masyarakat berpenghasilan rendah dirasa perlu mendapatkan porsi yang sama, sehingga pembangunan TOD tidak hanya diperntukan bagi kalangan menengah ke atas.
Di penutup, ITL Trisakti juga mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Pusat guna mendorong Pemerintah Daerah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang telah disebutkan sebelumnya. (Ron)
