Ketum PDRIS Laporkan Saja Kepada Pihak Polisi Atas Perlakuan Diskriminatif Siswa SMKN 2

Ayo Bagikan:

Sumbar, majalahgaharu.com-Kembali catatan buram di dunia pendidikan tercoreng kembali. Bagaimana tidak dalam selebaran surat yang beredar di WAG ada siswa SMK Negeri 2 Padang mengalami perlakuan diskriminatif oleh sekolahnya yang mewajibkan memakai jilbab sementara siswa sendiri berkeyakinan Nasrani.

Kamaruddin Simanjuntak Ketua Umum Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PDRIS) ketika diminta pendapatnya tentang perlakuan diskriminatif di sekolah tersebut dengan lugas mengatakan bahwa anak-anak non Muslim yang diharuskan memakai jilbab itu masuk dalam pelanggaran hak azazi manusia sekaligus pelanggaran anak-anak sekolah.

Tindakan sekolah yang memberlakukan kewajiban siswanya memakai jilbab yang bukan Muslim tentu saja bisa dilaporkan ke Polisi ataupun langsung ke Mabes Polri. Bisa juga diajukan uji material ke Mahkamah Agung dan sekaligus bisa digugat di PTUN.

“Kalau pihak siswa yang dirugikan memerlukan bantuan hukum PDRIS siap memberikan bantuan hukum”, tegas Kamaruddin yang juga lawyer berpengalaman ini. Artinya tindakan intoleransi seperti ini tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan, karena bagaimanapun itu tidak bisa memaksakan memakaikan hijab bagi non Muslim.

Karena sekolah negeri yang memberlakukan peraturan seperti itu bisa dikatakan bertentangan dengan Pancasila konstitusi Hak Asasi manusia uu nomor 39 tahun 1999 tentang HAM demikian juga bertentangan dengan pelanggaran Hak Hak Anak sekolah atau melanggar UU RI tentang perlindungan anak. Karena anak sendri dilindungi dan di jamin oleh undang-undang.

Kamaruddin berpendapat sebaiknya segera saja di proses saja guru-guru ataupun siapa yang memberlakukan tindakan seperti itu terutama yang mengajar di sekolah negeri.

“Sekali lagi pihak orang tua siswa bisa menghubungi saya, silahkan bertelepon langsung PDRIS siap bantu atau meghubung LBH-LBH, Pusbakum  yang terdekat yang ada di Sumbar”, ujarnya mantab.

Tetapi kalau pihak orang tua dan sekolah melakukan mediasi itu langkah yang baik untuk menyelesaikan masalah ini.

Sebagai ketua umum Partai yang konsen terhadap toleransi dan keberagaman ini merasa prihatin atas kejadian seperti ini. Dan mengecam kepada pejabat-pejabat terkait pendidikan termasuk dinas pendidikan dasar atau menengah, lalu mendesak kepada presiden dan gubernur Sumatera Barat agar segera mengevaluasi terhadap kebijakan dan peraturan di sekolah, karena memang tindakan-tindakan intoleransi di sekolah ini sudah sering terjadi di Sumatera Barat.

Akibatnya ada pandangan kalau Sumatera Barat ini tidak tunduk kepada peraturan nasional lalu ada kesan seolah-olah membuat aturan sesuka hati itu yang tidak boleh terjadi. Toh sudah ada lembaga resmi yang membuat aturan yang disepakati, tetapi dengan adanya peraturan-peraturan seperti ini seakan ada lagi peraturan yang lebih tinggi diatasnya.

Kejadian-kejadian seperti ini yang masih sering dialami sekelompok masyarakat mengisyaratkan penegakan toleransi masih lemah dikarenakan pengawasan pemerintah pusat dan daerah terlihat masih lemah. Maka harapannya kepala daerah dan pemerintah pusat harus tegas terhadap tindakan intoleransi dengan demikian akan mengurangi adanya sikap atau tindakan intoleransi itu.

Kamaruddin lebih lanjut mengatakan bahwa manusia di ciptakan oleh Tuhan sesuai citra-nya, manusia dikaruniai harkat dan martabat serta hak-hak dasar yang tidak boleh ditiadakan oleh siapapun, dan seluruh masyarakat sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut mewujudkan cita-cita kebangsaan tersebut membangun indonesia yang adil makmur, berdamai dan sejahtera dalam bingkai NKRI dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Oleh karena itu atas berkat Tuhan yang maha kuasa,sekelompok masyarakat cinta kebenaran kitab suci membentuk partai nasional yang bernafaskan nilai-nilai Alkitabiah dengan nama PARTAI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA SEJAHTERA,terbuka bagi semua anak bangsa yang terpanggil untuk menjunjung tinggi dan menegakkan Hak Asasi Manusia , kesetaraan, keadilan, kebenaran, keberagaman/multikulturalisme (Pluralisme), kebebasan yang berdasarkan hukum, kejujuran dan kepedulian serta kasih akan sesama manusia dalam suasana yang damai dan demokratis, pungkasnya.

Perihal adanya tindakan diskriminatif dari guru tersebut Johan Silaban wartawan Gaharu menghubungi langsung pihak Elianu Hia orang tua siswa. Dimana Elianu, orangtua siswa. Dalam wawancara pertelepon Helianu menceritakan bahwa anaknya sejak hari pertama sekolah tatap muka sudah diingatkan oleh pihak sekolah untuk memakai kerudung.

“Dipanggil oleh kajur, wali kelas dan terakhir kami orangtua yang dipanggil ke sekolah, jelas Helianu. Dari pertemuan orangtua siswa dengan Guru BK, tetap menolak  permintaam pihak sekolah untuk anaknya memakai jilbab. “Kita kan nonmuslim, dan anak saya kan bersekolah di sekolah negeri, kenapa ada peraturan sekolah yang mewajibkan pakai jilbab, ungkap Helianu menjawab permintaan pihak sekolah.

Menurut Helianu pagi tadi sudah ada yang telepon mengaku dari Dirjen pendidikan, yang menanyakan kebenaran berita yang beredar di Medsos. Dan berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya. Ditambahkan oleh Helianu bahwa besok Sabtu (23/01) akan ada mediasi dengan pihak sekolah. YM

Facebook Comments Box
Ayo Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *