MajalahGaharu.com – Kabar dari Gathering “Integrety for Him” PGLII DKI Jakarta hari kedua diisi dengan sesi Penyuluhan Hukum dan HAM dengan menghadirkan para narasumber Frederik Pinakunary, SH, MH (Mantan Ketum PPHKI), Pdt. Dr. Boy Kanu, SH, MH (Ketua Peradi Bersatu) dan Jaelani Kristo, SH.
Dalam paparannya, ketiga pengacara tersebut sepakat bahwa SKB 2 Menteri yang selama diberlakukan, perlu dicabut karena terbukti menjadi sumber masalah terjadinya persekusi dan penyerangan gereja.
Menurut Fredrik Pinakunary SKB 2 Menteri ini memang menjadi masalah di Indonesia. Diakuinya dengan terus terang uji materil SKB 2 Menteri sudah dilakukan beberapa lagi. Juni 2023 lalu telah ada putusan MA terkait uji materil peraturan ini dan permohonan ditolak MA. Pertimbangannya peraturan ini masih perlu untuk menjaga kondusivitas masyarakat.
Kata Fredrik yang juga jemaat City Blessing ini, kita harus memahami konteks putusan ini, terutama alasan pertimbangan MA menolak uji materil. Hukum di Indonesia bukan panglima, karena hukum sering dipengaruhi tekanan massa dan putusan politik.
“Menurut saya putusan MA bukan karena pertimbangan hukum tapi pertimbangan politik. Meski demikian kita tidak lantas menyerah berjuang, nanti mudah-mudahan sewaktu pergantian ketua MA nanti kita bisa ajukan lagi. Beberapa persekusi yang terjadi belakangan ini bisa jadi landasan baru mengajukan uji materil.”
Lebih jauh sambung Fredrik, persekusi yang dialami gereja tidak lantas membuat gereja tidak bertumbuh. “Saya baru menghadiri pertemuan internasional yang diikuti negara-negara Asia dan Afrika, ternyata kalau ditimang di Indonesia masih lebih baik dari yang mereka alami. Kita bersyukur ada Pancasila.”
Senada dengan itu, Ketua PERADI Bersatu Boy Kanu, SH, MH menegaskan bahwa negara kita kan negara hukum (rechtstaat) namun sudah berubah menjadi negara kekuasaan (machstaat) sebab persoalannya hukum tidak menjadi panglima lagi.
“Supremasi hukum kita dicederai dengan muncul abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Meskipun memang itu hak preogratif presiden ya mesti jadi preseden buruk karena amnesti dan abolisi biasa diberikan ke narapidana politik,” tegasnya.
Kemudian, sambung Boy, penegakan hukum di negeri ini masih tebang pilih. Negara tidak hadir ketika orang Kristen dipersekusi. Kita tidak akan menyerah meminta sampai SKB2 Menteri itu dicabut karena peraturan itu diskriminatif dan tidak berkeadilan.
Kita diutus sebagai domba di tengah serigala. Kita diberikan Tuhan hak hidup di tengah serigala. Ya kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
“Terkait hal ini ada kesalahan sejarah. Karena pendahulu kita tidak mempersiapkan orang Kristen sejak dulu aktif dan terjun politik. Artinya aktif berpartisipasi dan berjuang menentukan UU. Kadang kita puas dengan hidup dengan iman (life by faith) atau hidup untuk Kristen (life by Christ).” Fakta hari ini dua kasus Hasto dan Tom Lembong ini mengindekasikan penegakan hukum kalah dengan kepentingan politik.
Sementara Jaelani Kristo, SH yang juga masuk Bidang Hukum PGLII DKI Jakarta menekankan kalau hukum tidak ada maka orang akan bertindak suka-suka. Karena kita harus berjuang untuk kebenaran dan jangan pernah takut.
“Terkait SKB 2 Menteri seharusnya kita orang Kristen menolak dengan tegas. Tidak perlu takut. Orang Kristen harus kompak bergerak ibarat sapu lidi jika bersatu pasti bisa berhasil menghapuskan SKB 2 Menteri,” tegasnya.
Diakhir sesi Ketua Umum PGLII DKI Jakarta Pdt. RB Rory menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada narasumber karena ketiga narasumber telah meluangkan waktu dan mau sharing terkait penyuluhan hukum dan HAM. Sampai berita ini diturunkan, Gathering PGLII DKI Jakarta, sedang memasuki sesi lanjutan terkait Penyuluhan BKKBN dan Stunting.
