Jakarta, majalahgaharu.com Pemberian IMB di Pulau Reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu di sinyalir melanggar azas kepatuhan dan kepatutan, krn seharusnya hal itu dapat di laksanakan dengan dasar Perda bukan pergub,di dalam pergub no.206 tahun 2016 Tentang Panduan Rancang Kota pulau C,D dan E tidak mengatur soal pemberian IMB terhadap Bangunan di pulau tersebut,demikian di sampaikan mantan koordinator Presidium Relawan Agus-Sylvi for Anies-Sandi, Sabam Manise Pakpahan.saat ditemui awak media di kawasan ciracas, Jakarta Timur, Senin,1 Juli 2019
“Penerbitan IMB untuk Bangunan di Pulau Reklamasi, oleh Anies Baswedan, tidak patut di lakukan karena blm ada aturan yang mendasari kebijakan tersebut” ujar Sabam.
Menurutnya, Pulau D adalah salah satu daratan buatan yang digarap PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group. Pulau reklamasi tersebut ditutup sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyegel seluruh bangunan yang ada di atasnya, Juni 2018,nah namun sekarang Anies Baswedan Sebagai Gubernur DKI Jakarta justru memberikan Ijin Mendirikan Bangunan pada bangunan di pulau D tersebut, ini kebijakan yang kontradiksi dan kontroversial.
” Tapi ternyata setelah dua tahun memimpin Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan bukannya membongkar Bangunan yang ada di pulau hasil Reklamasi, malah mengeluarkan IMB, ini sangat kontradiksi dengan janji kampanye nya”tukas Sabam.
Kalau memang tidak bisa menolak keberadaan pulau-pulau hasil Reklamasi beserta Bangunan nya, imbuh Sabam, ya jangan kemudian memberikan IMB pada bangunan yang cenderung menguntungkan pengembang dan ingkari komitmen politik pada warga Jakarta ketika kampanye.
” Kami minta KPK dan penegak hukum lainnya mengawasi ketat kebijakan yg tidak populer ini. Jelas kami sangat kecewa krn issu penolakan dan penutupan reklamasi merupakan satu point penting dalam menarik simpatik warga Jakarta saat kampanye dulu “tandas Sabam.
[20:06, 7/1/2019] Cahyo: Ini foto nya, mas
