Jakarta, majalahgaharu.com-Bertempat di Restoran Bunga Rampai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Faksi PDI Perjuangan DKI Jakarta memberikan laporan tahunan kepada warga DKI Jakarta tahun 2020 yang dihadiri semua anggota fraksi dan sekretaris dewan,
Prasetyo Edi Marsudi, S.H ketua DPRD DKI Jakarta, mengatakan merasa terganggu dengan banyak sekali permasalahan yang belum terselesaikan terhadap kinerja eksekutif, sehingga banyak yang dikritisi dari hambatan-hambatan yang sebenarnya bisa lebih cepat dikerjakan oleh gubernur beserta Timnya. Inilah koreksi yang dilakukan Fraksi PDI Perjuangan atas kinerja gubernur dalam satu tahun ini.
Sementara Ketua fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono S.I.P.,MM memaparkan Laporan akhir tahun dari fraksi PDI Perjuangan bahwa 25 anggota dewannya dalam setahun bekerja untuk rakyat Jakarta
Selama tahun 2020 banyak hal yang dikerjakan namun karena situasi dan kondisi membuat publikasi yang dilakukan teman-teman dewan khususnya fraksi PDI Perjuangan kurang sampai kepada masyarakat, oleh karena itu dalam pertemuan akhir tahun bersama para wartawan tujuannya agar tersampaikan kepada masyarakat, apa yang sudah dikerjakan anggota dewan serta apa saja masukan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan. Menurut Gembong ini salah satu pertanggung jawabannya yang sudah dipercaya warga untuk menyampaikan kinerja 25 anggota dewan selama tahun 2020.
Kegiatan fraksi selain Reses dan Sosperda
Reses yang berjalan dalam satu tahun tiga kali di mana anggota dewan menyapa warga dan pemilihnya serta menyerap aspirasi masyarakat diperjuangkan dalam bentuk pertanggung jawaban dalam penganggaran bersama-sama pemprov DKI Jakarta .
Pada kesempatan tersebut fraksi PDI Perjuangan juga memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan sudah menjanjikan kepada warga Jakarta bahwa diakhir masa jabatannya, selama lima tahun menjabat berjanji untuk memberi hunian layak dua ratus tiga dua puluh ribu duaratus empat belas {232314} hunian, tetapi sampai tahun ketiga baru terlialisasi berdasarkan catatan kami baru terwujud 780 unit dari 232314 artinya baru terealisasi 0,34 persen, masih jauh dari harapan, tegas Gembong..
Gembong sejak awal sudah mengkritisi soal ini sebab menurutnya Anise lebih focus pada rumah DP 0 rupiah, namun dalam kenyataannya program yang berjalan yaitu program penyediaan rumah bagi warga Jakarta berubah yaitu rusun sewa sampai tahun ke tiga tidak dijawabnya.
DP 0 Rupiah bukan kebijakan tunggal dan terjadi kendala karena masih ada kebijakan lain bersangkutan dengan kebijakan DP 0 Rupiah, yakni masalah perbankan.
Kemudian persoalan banjir selalu jadi momok Jakarta apalagi selama tiga tahun ini tidak terselesaikan karena Anies hanya focus pada program drainase
Sedangkan di komisi A mendorong perubahan anggaran APBD lebih cepat karena untuk alokasi penanganan covid-19 serta pekerja honorer DKI Jakarta dapat THR.
Fenomena pengunduran diri para pejabat dilingkingan pemprov DKI menjadi sorotan buat fraksi karena lemahnya kepemimpinan bahkan terkesan bawahan menjadi bamper ketika terjadi masalah.
Lalu Gubernur tidak menunjukan sikap kepemimpinan dalam melaksanakan Reforma Agraria serta seharusnya memberikan jaminan terhadap keberadaan sel kabel optik juga TGUPP tidak terlalu signifikan untuk warga Jakarta.
Masih banyak lagi yang menjadi catatan akhir tahun fraksi PDI Perjuangan sebagai mitra kerja Gubernur antaranya penegakan disiplin yang dilakukan satpol PP harus bersikap tegas dan humanis, terutama ditengah pandemic covid19 satpol PP mempunyai peran penting dalam mendisiplinkan warga agar tidak meningkat penyebaran covid19.
Sedangkan Komisi B menyoroti persoalan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan khsusnya untuk sector UMKM dan koperasi, PPKD harus menjembatani antara pencari kerja dengan dunia kerja atau usaha, kawasan pulau Seribu untuk menjadi destinasi wisata harus direncanakan dan dimaksimalkan dan terkoordinir.
Selanjutnya komisi C Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan adanya relaksasi pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dalam usulannya agar Bapenda dan dinas lingkungan hidup menaikan pajak air dan tanah dua kali lipat semua ini semata untuk menghindari penuruanan permukaan tanah.
Namun sayang malah anggaran banji di potong, anggaran sampah dipotong. Untuk itu fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengeluarkan keputusan tentang keringanan iuran rusunawa.
Tentang toleransi di DKI Jakarta fraksi PDI juga menyoal tentang adanya intoleransi di sekolah, ke depan agar disikapi dengan tegas guru intoleran agar di pecat.
