Majalahgaharu-Jakarta-Dalam rangka memperingati lahirnya pancasila Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) Djasarmen Purba melihat baru pada masa pemerintahan Jokowi, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila dan dijadikan hari libur nasional. Hal tersebut berdasarkan Keppres No.21/2016 tanggal 1 Juni 2016 dan diberlakukan tanggal 1 Juni 2017.
Padahal sebelumnya berdasarkan Keppres No 153/1967 kita memperingati juga tanggal 1 Oktober 1965 sebagai hari Kesaktian Pancasila dan dijadikan hari libur nasional. 01 Oktober 1965 dan 1 Juni 1945 sama-sama berkaitan dengan Pancasila.
HARI KESAKTIAN PANCASILA. 1 Oktober diperingati karena Indonesia terlepas dari pemberontakan G30S PKI (Gerakan 30 September). Pemberontakan G30S PKI tahun 1965 yang telah membawa banyak korban. Diantaranya 7 pahlawan revolusi tewas di Jakarta dan dua pahlawan revolusi di Yogjakarta.
Karena pada tgl 30 September 1965 Pemerintah berhasil membasmi pemberontakan PKI (G30S), maka selepas tgl 30 Sept. yaitu tanggal 1 Oktober 1965 dinyatakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
HARI LAHIR PANCASILA. 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Ketika Bung Karno tgl 1 Juni 1945 pidato di hadapan sidang Dokuritsu Jinbe Cosokai/Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BK menyampaikan pidato tentang Pancasila dan mengusulkan Pancasila untuk ditetapkan menjadi dasar/ideologi negara.
Setelah melalui perdebatan sangat dinamis dalam sidang BPUPKI maupun Tim 9, (karena ada juga usul dasar negara dari para tokoh seperti M.Yamin), akhirnya Pancasila diterima menjadi dasar negara.
DEKRIT PRESIDEN. Mengingat agar tidak terjadi perubahan pandangan terhadap dasar negara maka Presiden Sukarno menerbitkan Dekrit Presiden tgl 05 Juli 1959, kembali ke UUD 1945 dan Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara.
Para negarawan bangsa pada waktu itupun sepakat, bahwa pembukaan UUD 1945 telah final dan mengikat. Tidak boleh dirubah/di amandemen. Artinya nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan satu2nya ideologi negara.
Dengan demikian tidak ada lagi celah atau peluang untuk mengganti ideologi Pancasila. Itu sebabnya wawasan kebangsaan seperti itu, perlu ditanamkan kepada seluruh warga Indonesia. Mulai dari pendidikan SD sampai Perguruan Tinggi.
TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK), contoh kasus, viral saat ini Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK. Dari sekitar 1.362 karyawan KPK, ada 75 orang tidak lulus TWK. Diantara 75 orang itu, 24 orang masih diberi kesempatan tes ulang. Sementara 51 orang harus diberhentikan/dipecat.
TIMBUL POLEMIK. 24 orang yang ikut-ikutan bersama 51 orang), mereka total 75 orang sepakat bergerilya menjumpai para tokoh. Mau mengadu dan mempersoalkan pelemahan KPK. Kepada Komnas HAM dan sampai ke kantor PGI.
Katanya pemecatan merupakan fakta pelemahan KPK. Dan mereka menuntut 75 orang tersebut tidak perlu TWK lagi tetapi diterima otomatis sebagai ASN.
Seperti kita ketahui bahwa Presiden Jokowi sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian UU No.19 thn 2019 tentang perubahan kedua UU KPK. Bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.
Namun untuk diketahui bahwa TWK itu dikordiner oleh beberapa lembaga negara yaitu : BKN (Badan Kepegawaian Negara), Menteri PAN, LAN (Lembaga Administrasi Negara, KASN, Menkumham dan KPK dan tentu lembaga negara tsb tidak akan sembarangan membuat aturan pemberhentian.
Pertanyaan, di mana terjadi pelemahan KPK ? Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021, semoga pertanyaan tersebut bisa terjawab tuntas.
Djasarmen Purba
