Jakarta majalahgaharu,com Bercermin dari minyak goreng yang kunjung selesai, padahal Menteri Perdagangan yang baru hasil resufle sudah lama dilantik dan khusus diminta untuk mengurus masalah kelangkaan stok di pasar dan harga yang mencekik rakyat, toh belum teratasi juga hingga paska lebaran haji yang bisa diperkirakan tak lagi perlu mengkonsumsi minyak goreng terlalu banyak.
Yang runyam, Sekretaris Jendral Gabungan Pengusaha Jelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono melaporkan hingga kini ada 68 Pabrik Kelapa Sawit yang tutup karena kesulitan menjual Crude Palm Oil (CPO) karena stok di dalam negeri menumpuk. (Tempo, 11 Juli 2022). Lalu pemerintah ingin mengatasi stabilitas stok dan harga minyak goreng ini dengan merencanakan segera membangun Pabrik Minyak Goreng di Bengkulu. (Bergelora Com, 13 Juli 2022).
Belum lagi kekisruhan Menteri Perdagangan yang baru dilantik dalam upaya mendistribusikan minyak goreng murah ke masyarakat telah memanfaatkan untuk mendongkrak populeritas anaknya untuk tampil dipanggung politik Indonesia mendatang.
Jadi jelas urusan minyak goreng semakin ruet. Pemerintah selalu tampak salah urus. Seperti orang usil yang hendak menstabilkan setelah mesin kendaraan, justru yang diganti roda dan rem dari kendaraan itu yang tidak punya kaitan langsung dengan mesin kendaraan yang rada ngadat itu. Akibatnya, mesin kendaraan itu bisa semakin rusak, karena salah urus.
Kesan salah urus ini pun terkesan pada masalah pelaksanaan ibadah haji justru membuat biaya menjadi sangat mahal dan kuota tidak terpenuhi, sementara peminat untuk menunaikan ibadah haji itu sudah membludak antreannya.
Soal minyak goreng yang langka stocnya di pasar, sementara jumlahnya di gudang jelas menumpuk, ini jelas artinya ada yang salah urus. Bukan harus membangun pabrik yang baru. Lha, wong banyak Pabrik Minyak Goreng yang tutup itu akibat dari stok minyak goreng mereka digudang tidak laku terjual. Sebabnya, bisa saja karena harga di dalam negeri tidak merangsang syahwat bisnis mereka yang bergairah.
Maka itu masalah minyak goreng yang masih terus menggelegak di negeri yang punya kebun sawit cukup luas di dunia ini, boleh jadi akibat syahwat kekuasaan juga yang bergelayutan di dalamnya. Persis seperti yang telah jelas digunakan untuk ajang kampanye atau mengangkat populeritas untuk tampil ke atas panggung politik, agar bisa dijajakan untuk medapat jabatan tertentu dalam pemerintahan mendatang yang pantas diprediksi akan semakin bertambah rusak.
Persis seperti masalah TKI (Tenaga Kerja Indonedia) di Malaysia yang hendak dilarang oleh pemerintah, sementara pekerjaan di negeri sendiri diberikan begitu saja dengan cara yang sangat mudah kepada bangsa asing. Artinya, kalau benar 1,2 juta TKI yang ada di Malaysia benar dilarang untuk bekerja di negeri jiran itu — yang dominan berada di perkebunan kelapa sawit — apa mungkin dalam kondisi petani sawit di Indonesia yang tengah sakit seperti sekarang ini mampu untuk menampung 1,2 TKI yang sudah bekerja di negeri orang itu ?
Ulah Malaysia yang tidak lagi bisa ditolerir dalam mempekerjakan TKI di perkebunan kelapa sawit itu, karena Malaysia telah melecehkan kesepakatan yang harus dipatuhi bersama. Artinya dalam kasus pelecehan kesepakatan ini pun, pasti sebagai akibat dari sikap pemerintah Indonesia sendiri yang tidak tegas, tidak konsisten. Atau memang selalu bersikap mencla-mencle seperti perlakuan yang terlanjur biasa dilakukan kepada rakyatnya sendiri.
Harapan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan agar para pelaku usaha membeli TBS (Tandan Buah Segar) minimal Rp 1.600 per kg, jelas tidak masuk akal. Jadi Menteri Perdagangan seperti biawak yang sedang mengajar buaya berenang. Sebab untuk membeli TBS senilai Rp 1.600 per kg, harga CPO minimal Rp. 8.000 dengan asumsi rendemen 20 persen. Sementara sekarang, harga CPO berada padakusaran harga Rp. 6.000-an.
Lantas, pemerintah pun mengaku telah mendorong para pelaku usaha untuk melakukan ekspor. Maka itu stoc CPO yang melimpah hingga tak kurang dari 6,3 juta ton pada bulan Juni 2022 lalu, telah menjadi bukti keganjilan dari tata kelola minyak sawit di dalam negeri. Karena proses ekspor CPO itu memang dibuat sulit. Efek domino dari permainan kotor di area perkebunan kelapa sawit kita telah memaksa pihak perusahaan memperlambat frekuensi panen agar tak tertimbun hasil panen, agar bisa tetap beroperasi. Meski dampaknya bagi petani jadi menjerit historis. Karena pihak perusahaan justru menunggu sampai proses ekspor kembali lancar dengan usulan melepas sementara persyaratan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Public Obligatin (DMO) sampai stoc di gudang kembali normal.
Begitulah realitas yang aneh tapi nyata adanya di perkebunan kelapa sawit kita hingga stok CPO yang melimpah, tapi harga minyak goreng di pasar lokal kita tetap membuat rakyat susah. Sementara petani tidak bisa melakukan panen, sebab tidak ada perusahaan minyak sawit itu yang mau membeli hasil panenan mereka. Maka lengkapnya penderitaan para petani dan rakyat yang perlu minyak goreng — yang terus digoreng — mungkin sampai waktu Pemilu 2024 nanti selesai — belum juga usai.
Banten, 15 Juli 2022
