JAKARTA, MAJALAHGAHARU.COM —Cara Markas Besar Uni Eropa (UE) Brussels menangani krisis Eurozone telah memperbarui kekuatiran lama mengenai defisit demokrasi UE, di mana warga negara memiliki sangat sedikit akses dalam proses pengambilan keputusan di Brussels, ujar Direktur Centre for European Union Studies (CEUS) Partogi Samosir pada peluncuran buku European Union 2015: the State of Emergency di Jakarta (1/5). Itu sebabnya partai-partai politik yang populis, nasionalis, bahkan anti-UE meningkat tajam di banyak negara anggota Uni Eropa. Mereka menganggap terlalu banyak kedaulatan nasional negaranya yang telah diserahkan kepada markas besar UE di Brussels, tambah Ambassador for Peace Partogi Samosir.
Itu sebabnya, dalam pesan dan harapannya kepada pemerintah UE, Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional USNI Zeldy Ramadhan mengharapkan negara anggota UE dapat lebih berkomitmen terhadap organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), baik dari segi penempatan pasukan maupun pendanaannya.
Di lain pihak, dengan menggunakan dokumen Strategi Global Uni Eropa, bagi pejabat Kementerian Luar Negeri, Rheinhard Sinaga, Indonesia dan UE memiliki kesamaan visi dalam hal penghormatan terhadap hukum internasional termasuk hukum laut dan prosedur arbitrasenya. Hal ini memungkinkan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa dalam kerangka Poros Maritim Dunia.
Namun pemerintah Indonesia perlu lebih mengkonkretkan, mendefiniskan secara jelas dan tegas, apa sejatinya yang menjadi agenda kepentingan nasional Indonesia melalui doktrin Poros Maritim Dunia tersebut, ujar pengamat diplomasi Aisha Rizki.
Adapun di bidang perdagangan, produk Indonesia akan memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat bersaing dengan produk sejenis yang memasuki pasar Eropa apabila dapat menunjukkan memenuhi standar Eropa, dan persyaratan niche market, ujar Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Baktinendra Prawiro dalam sambutan tertulisnya.
