Jakarta, majalahgaharu.com – Menjelang tahun politik, isu negatif dan hoaks tak henti dihantamkan kepada pemerintah. Pemerintah terus bekerja, tak tinggal diam, dan optimistis dalam menuntaskan program prioritas di akhir masa pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan dalam saat menghadiri forum Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) di Grand Ballroom Ayana Midplaza, Jakarta, Kamis, 2 Agustus 2018.
Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) adalah sebuah forum yang beranggotakan wartawan asing dan Indonesia yang bekerja di media internasional. Mengangkat tema ‘Government Priority Agenda: Issues and Challenges’, Moeldoko menjawab berbagai tantangan dan permasalahan bangsa dengan menjelaskan langkah konkret pemerintah menuntaskan program prioritas nasional.
Setelah makan malam bersama, sesi pertama dimulai dengan paparan Moeldoko terkait percapaian proyek strategi nasional. Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini pun menyampaikan secara detail data capaian pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi, peningkatan pendidikan dan ksehatan, distribusi akta tanah melalui reforma agraria, dan program prioritas lainnya. “Kami optimistis, tahun 2018 Indonesia sudah menargetkan 93 persen pembangunan infrastruktur selesai,” papar Moeldoko, yang tampil di forum bersama moderator David Rose (kontributor The Times UK) dan Wakil Ketua JFCC Archicco Guilianno (ABC).
Kepala Staf Kepresidenan menyatakan, saat ini Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan besar yaitu menjaga demokrasi, pembangunan ekonomi, dan menciptakan stabilitas kawasan. Ditegaskan, demokrasi Indonesia pada hakikatnya merupakan demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. “Hak-hak demokrasi didasari rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, harkat dan martabat manusia, menjamin dan mempersatukan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial,” jelasnya.
Poin penting lain yang ditegaskan Moeldoko adalah upaya tegas memastikan keamanan dan potensial investasi. Baginya, bukan hal sulit bagi pemerintah melakukan tindakan tegas seperti membubarkan Hizbut Tahri Indonesia (HTI) dan juga memberantas aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Peraih Bintang Adhi Makayasa lulusan terbaik Akademi Militer 1981 ini menekankan, langkah-langkah tegas diambil karena pemerintah selalu menjaga stabilitas ekonomi, fiskal, dan inflasi. “Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa situasi dalam negeri serta regulasi yang ada mendukung kemudahan berinvestasi. Saya mantan Panglima TNI, jadi tahu benar bagaimana menjaga stabilitas di Indonesia. Indonesia adalah masa depan yang sangat menjanjikan untuk investasi” tegas Moeldoko dalam forum yang juga dihadiri Dubes Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale dan Dubes Korea Utara untuk Indonesia An Kwang Il.
Mantan Wakil Gubernur Lemhanas ini menguraikan, setelah tiga tahun awal menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pada 2018 dan 2019 ini pemerintah berfokus pada pembangunan manusia. “Berbagai upaya telah disiapkan seperti penggodokan konsep manajemen talenta demi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik,” kata Moeldoko. Salah satu capaian besar pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla yakni terjaganya iklim demokrasi dengan baik. Tahun ini, Indonesia sukses menyelenggarakan pilkada serentak di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten pada 27 Juni lalu dengan aman, damai, dan demokratis. Untuk itulah, Moeldoko mengingatkan, menjelang Pilpres 2019, menjadi tugas bersama menjaga aset terbesar bangsa yakni persatuan, kerukunan, dan kekeluargaan. “Itu menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk wartawan agar tidak menyebarkan provokasi berlebihan,” jelasnya.
Moeldoko menyatakan, menjelang pemilu, berita di media menyiratkan seakan-akan ada perang besar antara kelompok-kelompok politik yang ada. Apapun peristiwa yang terjadi, mudah digoreng jadi berita besar. “Padahal, saat ini pemerintah sudah bekerja dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua demi kesejahteraan rakyat,” tegas pria yang juga menjabat Ketua Umum HKTI ini. Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan, konsolidasi partai politik, aparatur sipil negara, KPU, Bawaslu, TNI, Polri, seluruh lapisan masyarakat, serta peran wartawan memegang kunci keharmonisan bangsa. [RA/Jojo]
