Jakarta, majalahgaharu.com Ditandai dengan pemberian pataka kepada direktur Pusat Kajian Otonomo Daerah (PKOD), Teras Narang SH menandakan di launchingnya Pusat Kajian Otonomi Daerah Universitas Kristen Indonesia (UKI), acara launching yang dibarengi dengan seminar nasional dengan tema Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Dalam rangka Pemerataan Pembangunan.
Hulman Panjaitan Dekan Fakultas Hukum UKI pada kesempatan Seminar kebangsaan Senin 30/09/19, bertempat di Grha William Suryajaya, Kampus UKI Cawang, Jakarta Timur, mengawali kata sambutannya mohon ijin kepada peserta yang hadir karena sebelum senimar dimulai akan dilaunching terlebih dahulu lembaga Pusat Kajian Otonomi Daerah UKI.
Sementara dalan seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber Dr. Agustin Teras Narang, S.H, M.H, Faisal Basri, S.E., M.A yang juga dosen UI, Dr. Wellington Rajaguguk, S.E, S.H, M.Sc dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan moderator Saor Siagian,S.H, M.H ketua Alumni UKI.
Pada kesempatan itu, Hulman sekaligus memperkenalkan Teras Narang yang baru saja terpilih kembali menjadi anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah ini sebagai direktur lembaga kajian Otonomi Daerah sedangkan sekretarisnya Reinhard Parapak.
Terpilihnya Teras Narang sebagai direktur lembaga kajian otonomi daerah sebagai seorang figur yang juga alumni UKI, senantiasa memberikan diri dan perhatiannya kepada UKI dan masyarakat. Terbukti Teras pernah menjabat ketua umum Alumni UKI sebelumnya.
Selain itu pengabdiannya di bidang hukum juga sudah terbukti, belum lagi saat menjadi anggota DPR RI, Teras adalah sosok yang berani dan lugas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ditambah prestasi menjadi Gubernur Kalteng selama dua periode semuanya ini membuktikan kredibilitasnya yang diakui kalayak masyarakat Indonesia.
Hulman sangat bangga pagi itu, lantaran kehadiran tiga sosok yang pernah dan sedang menjabat ketua alumni UKI yakni Pak Teras Narang, Pak Daniswara yang saat ini menjabat rektor yang pagi itu turut hadir serta Saor Siagian yang masih menjabat ketua alumni yang menjadi moderator dalam seminar kebangsaan pagi hingga siang itu.
“Saya ucapkan selamat kalau besuk Pak Teras akan dilantik menjadi anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah”, terangnya bangga.
Dengan kehadiran Teras di anggota DPD RI akan lebih semakin bersinergi lagi dengan fakultas hukum UKI, khususnya dengan diresmikannya Pusat Kajian Otonomi Daerah ini, selain pak Teras sebagai alumni UKI demikian juga dengan Prof Jhon Piris yang dua kali menjadi anggota DPD RI juga alumni UKI, mereka ini terang Hulman sudah menjadi sesepuh UKI.
Pusat Kajian Otonomi Daerah UKI ini sudah menadatangani nota kesepahaman dengan badan pekerja MPR, jadi mudah-mudahan lebih bisa lebih erat lagi. Kemudian di bawah universitas UKI ada juga Pusat kajian Hukum dan Konstitusi di mana direkturnya Prof John Piris, dengan beberapa badan kajian ini UKI akan lebih baik lagi dalam bekerjasama teruatma di bidang-bidang kajian ilmiah.
“Topik ini sangat menarik berbicara otonomi daerah dan desentralisasi fiscal dalam pemerataan pembangunan daerah, ini suatu yang betul-betul isu nasional yang saat ini dihadapi khususnya dalam rangka pemerataan pembangunan daerah”, terangnya.
Hulman berharap dengan seminar ini semua bisa didiskusikan dalam rangka pemerataan pembangunan daerah. Tremasuk isu-isu pemindahan ibukota sebagai bagian dalam pemerataan di daerah supaya pembangunan itu tidak hanya melulu di daerah tertentu. Seminar nasional serta Pusat Kajian Otonomi daerah ini dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi UKI dan masyarakat pada umumnya.
Dengan diresmikannnya lembaga Pusat kajian Otonomi Daerah , Daniswara Rektor UKI juga menyambut hangat dibukanya lembaga ini. Rektor bangga atas pencapaian prestasi UKI selama ini, di mana UKI merupakan salah satu universitas terbaik peringkat 86 diantara semua universitas baik negeri dan suasta, sedangkan ditingkat kinerja dan kemahasiswaan UKI menempati peringkat 50.
“Semua prestasi yang telah kita capai tentu hasil kerjasa semuanya, bukan prestasi satu dua orang tetapi ini benar prestasi kita bersama, semua ini karena Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita semua”, tegasnya bangga.
Rektor berharap dengan diresmikannya Pusat Kajian Otonomi Daerah ini menambah prestasi UKI kembali. Apalagi direkturnya Dr. Teras Narang pengalamannya sebagai mantan anggota DPR RI, Gubernur bahkan kembali menjadi anggota DPD RI dari Kalteng, bahkan sebagai Rektor UKI, Daniswara berharap Teras Narang bisa menjadi ketua DPD RI sehingga makin bisa bekerjasama dengan UKI dan lembaga DPD RI.
Sementara Teras Narang sebagai pembicara ke 2 mengatakan kapan terjadinya titik Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal ini? Menurut catatan yang diperolehnya, ini terjadi setelah era Reformasi. Jadi setelah terjadi perubahan dari era Orde Baru kemudian terjadilah Reformasi di situlah terjadi suatu sikap tindak dari pemerintah, yang pada waktu itu diserahkan kepada pak Habibie selaku Presiden.
Presiden Habibie dalam waktu yang singkat, mampu mengeluarkan beberapa Undang-Undang, yang paling menarik berkenaan dengan masalah Otnomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. Yaitu UU Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah; dan kemudian UU Nomor 25, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Nah dari Kedua UU ini, beliau (Habibie) merubah pola berpikir dari bangsa kita. Bukan hanya pola berpikir tetapi juga sikap tindak dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, apakah itu Provinsi, Kabupaten dan Kota, sampai ke tingkat yang paling bawah”, terangnya.
Sedangkan Faisal Basri dosen UI yang pernah mencalonkan Gubernur DKI Jakarta dari Jalur Independen ini, menegaskan bahwa peemrintah dalam rangka pemerataan belum sesuai yang diinginkan. Pertumbuhan ekonomi lebih bertumpu pada Jawa Luar Jawa.
Hal ini yang perlu diperhatikan, bagaimana daerah yang menghasilkan devisa justru mendapatkan kecil, sementara Jakarta begitu banyak anggaran yang diperolehnya, tutup Faisal siang itu.
