Umat Kristiani Harus Siap dalam Politik Praktis; untuk Menjalankan Mandat Ilahi

Ayo Bagikan:

Oleh : Dr. Antonius Natan, SH., Th,M. | Dosen Sekolah Tinggi Teologi

Majalahgaharu Jakarta Gereja sering menjauhi politik. Umat Kristen menuduh politik sebagai sarang manipulasi. Mereka takut kekuasaan akan menghancurkan moralitas iman. Pandangan ini sering kali berakar pada ketakutan bahwa keterlibatan dalam politik akan mengkompromikan nilai-nilai iman. Beberapa pertanyaaan reflektif sebelum membaca selanjutnya yakni:

  1. Jika Yesus mengusir pedagang dari bait suci, mengapa gereja modern justru bersahabat dengan penjahat kelas atas yang menyumbang besar?
  2. Anda bilang politik itu kotor. Tapi bukankah gereja yang memilih bungkam adalah yang paling kotor, karena menjadi sekutu diam-diam penindasan?

Akan tetapi, teologi pemerintahan yang alkitabiah justru menegaskan sebaliknya. Pemerintah adalah institusi yang ditetapkan Allah untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa [1]. Politik, pada hakikatnya, adalah seni mengelola polis (kota atau negara) demi kesejahteraan bersama (bonum commune). Oleh karena itu, keterlibatan orang Kristen dalam politik dan birokrasi bukanlah sebuah kompromi, melainkan sebuah panggilan suci.

Pemimpin Kristen di pemerintahan dipanggil untuk menjadi “hamba Allah untuk kebaikan” [1]. Mereka mewakili keadilan ilahi di bumi. Panggilan ini menuntut kualifikasi moral yang sangat tinggi. Birokrasi bukanlah tempat untuk memperkaya diri atau kelompok, melainkan sarana strategis untuk melayani rakyat. John Calvin, seorang reformator gereja, menegaskan bahwa para pejabat pemerintah harus menyadari panggilan mereka; mereka tidak memerintah untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan publik [2]. Kekuasaan yang mereka emban harus dibatasi demi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya.

Teologi pemerintahan Kristen menolak dua ekstrem yang sering muncul dalam diskursus publik: teokrasi (negara agama) dan sekularisme ekstrem yang menyingkirkan nilai moral dari ruang publik. Pemimpin Kristen beroperasi dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Mereka membawa nilai-nilai universal Alkitab seperti keadilan, kebenaran, dan belas kasihan ke dalam perumusan kebijakan publik. Rasul Paulus sendiri, meskipun mengajarkan ketundukan kepada pemerintah, tidak pernah mengajarkan kepatuhan buta atau sikap diam terhadap ketidakadilan. Sebaliknya, ia aktif menggunakan hak kewarganegaraannya untuk melawan ketidakadilan sistemik [3].

Keterlibatan aktif ini sangat relevan dalam konteks demokrasi modern. Dalam sistem di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, tanggung jawab warga negara Kristen menjadi jauh lebih besar [4]. Kita tidak lagi hidup dalam struktur hierarkis absolut seperti Kekaisaran Romawi, melainkan dalam sistem di mana kita ikut menentukan arah kebijakan negara. Oleh karena itu, ketundukan kepada pemerintah dalam konteks demokrasi berarti partisipasi aktif dalam memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan kebenaran.

Gereja memiliki peran krusial dalam mempersiapkan jemaat untuk memasuki arena politik dan birokrasi. Gereja harus membuka diri dan berhenti melihat politik sebagai wilayah tabu. Sebaliknya, gereja perlu secara proaktif membekali jemaat dengan pemahaman teologis yang kuat tentang mandat budaya dan tanggung jawab sosial [5]. Pembekalan ini mencakup pembentukan karakter, pemahaman etika publik, dan kemampuan analisis kebijakan. Abraham Kuyper, seorang teolog dan negarawan, mengingatkan kita bahwa tidak ada satu inci persegi pun dalam seluruh wilayah keberadaan manusia di mana Kristus tidak berseru: “Milik-Ku!” [6]. Ini berarti bahwa politik dan birokrasi juga merupakan wilayah di mana kedaulatan Kristus harus dinyatakan.

Lebih lanjut, gereja perlu menciptakan sistem akuntabilitas bagi anggota jemaat yang terjun ke dunia politik. Mengingat godaan kekuasaan yang begitu besar, politisi Kristen membutuhkan komunitas yang dapat menegur, membimbing, dan mendoakan mereka [7]. Integritas tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan melalui proses panjang dalam komunitas yang saling membangun.

Pemimpin Kristen di birokrasi harus menjadi teladan dalam transparansi dan akuntabilitas. Mereka dipanggil untuk mendobrak budaya korupsi dan nepotisme yang sering merusak tatanan pemerintahan. Dengan menghadirkan etos kerja yang berlandaskan takut akan Tuhan, mereka dapat menjadi agen transformasi yang efektif. Kehadiran mereka harus membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan.

Panggilan Gereja dan Umat Kristiani dalam politik dan birokrasi adalah panggilan untuk menghadirkan syalom (damai sejahtera) Allah di tengah masyarakat. Gereja harus bangkit dan mempersiapkan generasi pemimpin yang memiliki integritas tak tergoyahkan dan kompetensi yang mumpuni. Kita membutuhkan politisi dan birokrat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral. Mari kita dorong jemaat untuk tidak menjauhi politik, melainkan masuk dan mewarnainya dengan nilai-nilai Kerajaan Allah.

 ini dalam rangka menyambut PARTAI SETARA yang didirikan oleh anak-anak muda yang cinta tanah air dan takut akan Tuhan untuk menjalankan mandat Ilahi. Harapannya kehadiran partai ini menjawab sebagian dari persoalan bangsa.

Pro Ecclesia Et Patria

Referensi

[1] Alkitab Terjemahan Baru, Surat Roma 13:1-7.

[2] Calvin, John. Commentary on Romans. Grand Rapids: Baker, 1979, hlm. 481. Dikutip dalam Caneday, Ardel. “What Romans 13 Does (Not) Mean.” Christ Over All, 14 Nov. 2023. https://christoverall.com/article/concise/what-romans-13-does-not-mean/

[3] Caneday, Ardel. “What Romans 13 Does (Not) Mean.” Christ Over All, 14 Nov. 2023. https://christoverall.com/article/concise/what-romans-13-does-not-mean/

[4] Milosch, Tim. “Our Political Theology Shouldn’t Start at Romans 13.” Providence Magazine, 2 Nov. 2023. https://providencemag.com/2023/11/our-political-theology-shouldnt-start-at-romans-13/

[5] Alkitab Terjemahan Baru, Kitab Kejadian 1:26-28.

[6] Bratt, James D., ed. Abraham Kuyper: A Centennial Reader. Eerdmans, 1998, hlm. 488. Dikutip dalam Caneday, Ardel. “What Romans 13 Does (Not) Mean.” Christ Over All, 14 Nov. 2023. https://christoverall.com/article/concise/what-romans-13-does-not-mean/

[7] Knott, Kerry A. “Should Christians Be Involved with Politics?” C.S. Lewis Institute, 1 Okt. 2024. https://www.cslewisinstitute.org/resources/should-christians-be-involved-with-politics/

 

Facebook Comments Box
Ayo Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Like