Sabastian salang Wakil sekjen DPP Golkar Meminimalkan politik Identitas Pencapresan tidak Head to Head

Ayo Bagikan:

Jakarta majalahgaharu.com Adanya kekuatiran sebagian masyarakat tentang akan adanya permainan politisasi agama dalam Pilpres 2024, Sabastian Salang Wasekjen DPP Golkar menegaskan kalau mengikuti diskusi para elit, sudah ada kesadaran bersama dari para elit parpol untuk mengakhiri pembelahan di tengah masyarakat kita, akibat perbedaan politik pada tahun yang lalu.

Baik saat pemilihan kepala DKI Jakarta tahun 2017 maupun Pilpres 2019 yang notabene dibumbui oleh unsur politik identitas, bahkan mempolitisasi agama sehingga dampaknya masih terasa sampai saat ini.

Kondisi ini disadari bahwa kehidupan berbangsa seperti ini tidak sehat. Kalau ini dipelihara maka pembelahan itu akan semakin lebar, lalu selain tidak sehat pada akhirnya nanti akan berujung rusaknya kehidupan berbangsa bahkan akan jauh dari itu tingkat kerusakannya.

Karena itu para elit sudah berdiskusi supaya ini harus dihentikan, untuk itu musthi di dicari jalan keluar yang tepat.

“Saya kira kesadaran itu penting sekali, dan kesadaran itu muncul tidak hanya partai nasionalis tetapi di partai-partai berbasis agamapun kesadaran yang sama sudah terlihat. Inilah perkembangan positifnya bahwa kesadaran akan perlunya kesatuan itu yang baik”, terang Sabastian yang pernah menjadi aktivis ini.

Selanjutnya,  Sabastian menegaskan salah satu upaya hingga saat ini adalah dengan membangun, pilpres tahun  2024 itu diupayakan tidak head to head jadi perlu dibangun tiga atau empat poros. agar polarisasi sikap dan pilihan dalam politisasi agama itu tidak menjadi besar dan bisa diredam.

Kemudian langkah berikutnya bangunan koalisasinya mencerminkan koalisi lintas partai sehingga menghindari model pembelahan tadi, sehingga tidak ada pengelompokan partai nasionalis di satu pihak kemudian partai agama di pihak lainnya.

Karena kalau terjadi pemilihan atara partai nasional dan agama sangat mungkin akan terjadi polisasi agama seperti tahun yang lalu. Selanjutnya juga calon yang didorong memang elit politik bagaimana caranya agar calon ini tidak memanfaatkan agama sebagai alat kampanye politi untuk meraih dukungan. Inilah beberapa pilihan-pilihan yang hingga saat ini serius dibicarakan oleh elit politik kita.

Inilah pekembangan yang baik untuk menghindari politisasi agama, nah kalau merespon pelantikan pak Anies adanya dukungan oleh garis keras.

Melihat itu dalam situasi politik saat ini di mana calon melakukan gerakan politik, itu tidak mudah untuk betul betul membersihkan diri dari keterlibatan orang atau kelompok seperti itu. Ini ada dua kemungkinan bisa dihadirkan secara sadar sebagai kelompok yang memberikan dukungan tetapi bsia juga mereka datang bukan diundang atau bisa juga misalnya didorong untuk ada dalam forum itu sehingga menimbulkan kesan bahwa ada dukungan dari kelompok garis keras.

Kemungkinan kemungkinan itu bisa terjadi, karena bicara Anies maka menjadi catatan penting, jika membiarkan seperti itu dalam proses politik dia apalagi kalau maju menjadi calon presiden itu merugikan diri sendiri dan mendegradisikan dirinya.

Karena atmosfir saat ini sedang meredam adanya politisasi identitas seperti itu. Lalu kesadaran kolektif terutama elit politik sudah menghindari persoalan itu, karena jujur mereka sudah lelah menghadapi pembelahan politik yang hingga sampai saat ini menyedot luar biasa, da nada upaya agar situasi seperti yang lalu.

“Kalau Pak Anies dengan sadar memakai dukungan kelompok seperti itu saya yakin tidak akan mendapat dukungan yang signifikan, malah bisa jadi malah tidak dapat tempat di partai politik”, tandas Sabastian Salang mengingatkan.

Kembali pada wacana pilpres tidak head to head pertanyaannya kan sangat mungkin dua putaran dan bukan tidak mungkin muncul lagi capres yang menggunakan politisasi agama. Meresponi hal itu Sabastian mencoba menjelaskan memang akan terjadi namun tidak akan sekeras jika sejak awal sudah Head To head, karena putaran kedua itu sangat terbatas waktunya dan tidak ada kampanye pengerahan masa.

Selanjutnya pandangan mengenai langkah pak Jokowi memasukan PAN di koalisi pemerintah bisa dikatakan ini bisa dibaca sebagai bagian dalam upaya mengatasi politisasi agama, tetapi paling tidak untuk memudahkan komunikasi antas elit partai, tentu ada yang bisa baca lain seperti untuk melolsokan orang yang didukung dan itu wajar, karena hari ini belum terbaca siapa dukungan Pak Jokowi.

Hal itu bisa dibaca konsolidasi awal menuju 2024, mengenai masih adanya politisasi identitas di tahun 2024 menurut Sabastian tergantung bangunan koalisi, terantung siapa calonnya yang diusung atau kombinasi calonnya, misalnya pasangan Ganjar Anies itu dimunculkan oleh Nasdem. Mungkin inilah cara berpikir Nasdem melebur para pasangan itu.

Karena sangat mungkin terjadi pembelahan ketika diperhadapkan bangunan koalisi memperhadapkan partai nasionalis dengan parta agama maka akan terjadi pembelahan yang luar biasa, Tetapi sebaliknya ketika ada pembauran politik nasionalis dan agama dipastikan akan mengurangi adanya politisasi agama.

Dalam mengatasi ketika ada permainan politisasi agama peran KPU tidak mudah dalam mengambil tindakan. Begini yang namanya identitas itu sudah melekat pada masyarakat contoh kalau ada calon dari Batak lalu mengumpulkan  orang-orang Batak, atau mengmpukan orang papua itu kan tidak salah.

Bahkan mengumpulkan ibu ibu majelis taklim untuk menyampaikan gagasan dan programnya itu tidak salah. Ini jelas tidak mudah KPU bertindak hanya bisa yang ditindak itu ketika memanfaatkan rumah ibadah dan memakai ayat ayat kitab suci terhadap yang lain, sekalipun tidak mudah juga.

Sebagai harapan agar tidak terjadi politisasi agama, perlu dibangun  kesadaran dari elit sampai bawah bahwa pelmilihan presiden itu bukan meilih agama tetapi memilih pemimpin bangsa dan Negara maka jangan dicampuradukan agama dan Negara, Yang dibutuhkan adalahs seorang pemimpin yang punya program punya komitmen untuk membangun bangsa lebih baik .

Pak Jokowi ini sekarang sudah menerapkan standar yang tinggi, maka pemimpin ke depan harus memiliki program yang lebih tinggi setidaknya sama dengan standart Pak Joko widodo, pungkasnya.

 

 

Facebook Comments Box
Ayo Bagikan:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ML Denny Tewu Komut PT Porto Ventura Kapital Kebangkrutan Srilanka Akibat Inflasi yang Tinggi

Wed Jul 13 , 2022
Jakarta majalahgaharu.com Sri Lanka tengah mengalami krisis ekonomi terburuk dalam sejarah yang menyebabkan negara itu bangkrut.Terkait dengan kebangkrutan Srilanka serta resesi ekonomi di Eropa ini. Dr ML Denny Tewu Komisaris Utama PT Porto  Ventura Kapital ketika dimintai pandangannya mengapa negara bisa bangkrut serta dampaknya ke Indonesia. Menurut Denny mantan ketua […]

You May Like